Anggota DPRD Palopo Reses di Dapil 1, Warga Keluhkan Banjir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar kegiatan Reses masa persidangan III tahun sidang 2024-2025, Dapil 1 yang digelar di halaman kantor Kecamatan Wara, Selasa 15 Juli 2025.

LINISULSEL.COM, PALOPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar kegiatan Reses masa persidangan III tahun sidang 2024-2025, Dapil 1 yang digelar di halaman kantor Kecamatan Wara, Selasa 15 Juli 2025.

Dapil 1 meliputi Kecamatan Wara dan Wara Utara ini dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil, anggota DPRD, Awaluddin Saruman, Anita Octaviana, Andi Irluasa, Aldhy Aldrial Rivaldhy, Chandra Ishak, Ely Niang dan Rustan Taruk.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, Camat, LPMK, Lurah, Ketua RW, Ketua RT serta tokoh masyarakat hadir dalam reses tersebut.

Alfri Jamil, dalam kegiatan tersebut, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat yang sebagian besar mengeluhkan persoalan banjir akibat buruknya sistem drainase.

Ia mengungkapkan bahwa warga dan pemerintah kecamatan menyampaikan harapan adanya pembenahan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan saluran air. Kecamatan Wara disebut sebagai salah satu wilayah yang paling rawan terdampak banjir saat musim hujan.

“Warga Kecamatan Wara berharap bahwa ada pembenahan infrastruktur,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini.

Salah satu masalah utama yang diangkat warga adalah sedimentasi atau endapan di saluran drainase yang menyebabkan air meluap ke permukaan saat hujan deras turun.

“Karena di Kecamatan Wara ini daerah yang rawan banjir. Keluhan tadi dari masyarakat dan juga pemerintah kecamatan, itu ada sedimentasi saluran drainase. Sehingga luapan air ketika hujan deras itu naik ke permukaan,” jelasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Alfri menyampaikan telah mengusulkan kepada Kepala Bappeda Palopo agar pembersihan drainase dimasukkan dalam perencanaan anggaran ke depan. la juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.

“Saya mengusulkan tadi kepada Kepala Bappeda untuk bisa dianggarkan pembersihan sedimentasi. Nanti anggarannya itu melekat di kelurahan kemudian diberdayakan oleh masyarakat yang ada di sekitar,” tuturnya.

Alfri juga menyoroti perlunya kajian yang lebih menyeluruh dari pemerintah kota terhadap potensi langganan banjir di wilayah Wara. Menurutnya, upaya ini penting agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahunnya.

“Ini juga yang jadi permasalahan selama ini, perlu memang kita berharap melalui pemerintah kota harus ada kajian kemungkinan-kemungkinan daerah bisa jadi langganan banjir setiap musim penghujan di Kecamatan Wara, supaya ini tidak berulang terus.” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah segera melakukan kajian terpadu untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

“Semoga dinas teknis dalam hal ini PU bersama dengan Bappeda dan juga tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan kajian terhadap problematika terjadinya banjir yang menjadi keresahan warga,” harapnya. (*)

Tutup