Kepala BKPSDM Palopo Tegaskan Peserta Latsar CPNS Wajib Buat Inovasi Pelayanan Publik
LINISULSEL.COM, PALOPO – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Palopo tahun 2024 saat ini tengah mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) sebagai salah satu tahapan penting sebelum ditetapkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) 100 persen yang berkarakter dan berkompeten.
Dalam pelatihan tersebut, para peserta diwajibkan untuk melakukan aktualisasi atau implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang mereka pelajari selama Latsar.
Implementasi ini diwujudkan dalam bentuk nyata melalui pembuatan program inovasi di masing-masing instansi tempat mereka bertugas.
Salah satu peserta yang menciptakan inovasi tersebut adalah Triseni Rera Anderini, CPNS di Dinas Pendidikan Kota Palopo.
Wanita kelahiran 15 Maret, 29 tahun lalu ini, menghadirkan sebuah inovasi bernama Digitalisasi Permohonan Surat Validasi Mutasi Siswa (Dipervasi).
Dalam kegiatan sosialisasi yang digelarnya pada Senin, 3 November 2025, Triseni menjelaskan alasan di balik lahirnya inovasi tersebut.
Menurutnya, ide itu muncul setelah melihat langsung kesulitan yang dihadapi para wali murid saat mengurus surat mutasi siswa ke Dinas Pendidikan.
Selama hampir enam bulan ia bertugas di Dinas Pendidikan, dia mengaku sering melihat orang tua siswa yang harus datang jauh-jauh hanya untuk mengurus validasi mutasi.
“Kadang mereka membawa dua sampai tiga anak, sementara petugas yang berwenang tidak selalu ada di tempat, sehingga mereka harus menunggu lama,” katanya.
Lebih lanjut anak dari pasangan Aiptu Yulius Sappa alias Frendengan dan Bidan Dina ini menuturkan, inovasi Dipervasi juga hadir untuk mencegah terjadinya praktik tidak etis dalam pelayanan publik, seperti pemberian imbalan sebagai bentuk “terima kasih”.
Triseni menambahkan, jika dibandingkan dengan cara manual, program Dipervasi jauh lebih efisien dalam hal waktu dan biaya.
Sebelumnya, proses mutasi harus dilakukan secara manual dengan mendatangi sekolah asal, sekolah tujuan, dan Dinas Pendidikan.
“Dengan inovasi ini, proses tersebut bisa dilakukan secara digital tanpa perlu ke kantor Dinas Pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Palopo, Irfan Dahri, menjelaskan, pembuatan inovasi pelayanan publik merupakan bagian wajib dalam aktualisasi Latsar CPNS.
“Aktualisasi ini menjadi wadah bagi para CPNS untuk berinovasi sesuai tugas pokok mereka. Harapannya, mereka mampu menghadirkan karya nyata dengan anggaran efisien dan berbasis teknologi yang terus berkembang,” jelas Irfan.
Irfan menambahkan, tahap aktualisasi menjadi bagian akhir dari pelaksanaan Latsar.
Setelah CPNS mempresentasikan hasil karyanya dan dinyatakan lulus, mereka akan memperoleh sertifikat Latsar yang menjadi syarat penerbitan SK 100 persen sebagai PNS.
Data di Dinas Pendidikan menunjukkan, jumlah mutasi siswa di Kota Palopo tergolong tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 100 kasus setiap bulan, terutama pada masa kenaikan kelas.
Program Dipervasi rencananya akan diluncurkan pada Januari 2026, setelah proses pengurusan tanda tangan elektronik (TTE) di Dinas Kearsipan rampung.
Sebelum peluncuran resmi, inovasi ini akan diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran sistem. (*)
