Adnan Purichta Ichsan Harap Dana Bagi Hasil untuk Pemkab Gowa Segera Terbayar
LINISULSEL.COM, MAKASSAR – Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yang menjadi hak dari pemerintah kabupaten dan kota, salah satunya Kabupaten Gowa, agar segera dibayarkan.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendetail, saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dan Bupati/Walikota serta Kepala Instansi Vertikal se-Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (10/1/2025).
“Permasalahan yang kita dapatkan, yang juga dirasakan oleh semua pemerintah kabupaten/kota, yaitu DBH kita baru terbayarkan sampai Mei 2024. Sehingga, masih ada tujuh bulan sekitar Rp 7 miliar per bulan dikalikan 7 bulan (red: 49 miliar), itulah total yang belum terbayarkan untuk Gowa. Sementara tahun 2023 hanya terbayarkan hingga Agustus (red: 4 bulan belum terbayar/28 miliar),” jelas Bupati Gowa dua periode ini.
Salah satu dampak yang dihadirkan dari permasalahan ini, urainya, DBH ini telah dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten. Dan, telah memiliki alokasi kegiatan tersendiri, namun karena tak kunjung terbayar maka kegiatan atau program tersebut tidak bisa terlaksana.
“Yang menjadi masalah, DBH ini sudah kita hitung menjadi PAD dan diperhadapkan pada belanja daerah (program). Namun, belanjanya sudah selesai tapi uangnya belum ada. Inilah menjadi utang teman-teman di kabupaten/kota. Beruntungnya Gowa memperhadapkan dengan kegiatan fisik, namun ada beberapa daerah yang memperhadapkan pada belanja gaji pegawai, sehingga mereka tidak bisa membayarkan gaji tersebut, karena sumbernya belum terbayarkan,” jelas Adnan.
Melalui pertemuan ini, Adnan berharap, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa fokus secara total dan maksimal, pada permasalahan tersebut sehingga mampu menjawab semua keluhan daerah.
Menjawab hal tersebut, Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry mengaku akan menyelesaikan permasalahan ini hingga dua minggu ke depan. Dan, dirinya meminta pada seluruh kabupaten/kota untuk bersabar.
“Memang banyak harapan, yang dititipkan untuk di-follow up oleh para bupati/walikota, termasuk DBH yang akan menjadi atensi kami bersama jajaran Pemprov Sulsel. Kita sudah bedah, seperti apa kapasitas fiskal kita dan meminta bupati/walikota bersabar sampai dua minggu ke depan untuk kita bagi proporsinya. Mungkin, tidak bisa sekaligus tetapi ada itikad baik provinsi untuk menyelesaikan,” tutur Fadjry Djufry, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman dan jajaran Forkopimda Sulsel.
Di sisi lain, Pj Gubernur Sulsel ini juga menyampaikan program prioritas daerah, khususnya yang menjadi arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, salah satunya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. (*)
