Anggaran Minim, Kasus Stunting di Kota Palopo Alami Penurunan

LINISULSEL.COM, PALOPO — Data kasus stunting di kota Palopo terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini berkat aksi kolaboratif semua pihak yang melakukan intervensi dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri hingga pihak swasta.

Untuk tingkat Sulsel, menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kota Palopo berada di urutan keenam dalam prevalensi stunting. Kabupaten Barru berada di urutan pertama dengan 14,1 persen. Disusul Makassar 18,4 persen, Pinrang 20,9 persen, Bantaeng, 22,1 persen, Luwu Timur 22,6 persen dan kota Palopo 23,8 persen. Kabupaten Luwu Utara yang menerima penghargaan penurunan stunting beberapa waktu yang lalu di Jakarta berada pada urutan 17 tertinggi di Sulsel angka kasus stunting.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo, Samsil mengatakan ada dua sumber yang digunakan dalam mengukur angka penurunan stunting, yakni survei Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

“Menurut data EPPGBM angka stunting di kota Palopo dari 357 kasus di tahun 2021, turun menjadi 344 kasus di tahun 2022 dan per September 2023 kini 228 kasus. Sementara menurut SSGI, di tahun 2021 sebanyak 28,5 persen turun menjadi 23,8 persen di tahun 2022. Untuk data tahun 2023 ini, dalam proses Survei Kesehatan Indonesia(SKI),” kata Samsil Jumat (13/10/2023).

Penurunan angka stunting di Palopo sebut Samsil cukup signifikan jika dibandingkan dengan anggaran yang digelontorkan cukup minim untuk penanganan stunting.

“Anggarannya cukup minim, tapi hasilnya kita mampu mengurangi angka stunting di kota Palopo. Khusunya di era bapak Haji Farid Kasim Judas,” jelas Samsil.

Samsil membeberkan bahwa, dengan anggaran yang minim, ada tujuh kegiatan prioritas yang dilakukan pihaknya selama ini dalam menurunkan angka stunting di Kota Palopo.

Yang pertama adalah pendataan melalui aplikasi satu data yang diberi nama Inzting (Ikhtiar Zero Stunting). Aplikasi itu beberapa waktu yang lalu dilaunching oleh Pemprov Sulsel. Kedua ialah pengadaan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Di kota Palopo sendiri telah dibentuk sebanyak 429 orang sejak tahun 2021 dan tersebar di semua kelurahan.

“TPK fungsinya mendampingi sasaran seperti calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, pasca melahirkan dan balita,” sebut Samsil.

Program ketiga dalam kegiatan pencegahan stunting ialah pemberian makanan tambahan berupa makanan siap saji hingga paket sembako.

“Pemberian makanan tambahan ini, bukan hanya diberikan kepada mereka yang terkena stunting tetapi juga kepada ibu hamil. Ini karena pencegahan yang di prioritaskan,” sambung Samsil lagi.

Kemudian program keempat yakni konvergensi. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita melakukan rapat koordinasi khusunya dengan OPD pengampuh yang berkaitan lagsung dengan upaya pencegahan stunting. Contoh dari Dinas pertanian, bagaimana mengoptimalkan penanamam sayur depan rumah. Dari Dinas Perikanan, bagimana supaya menggalakkan makan ikan, upaya dinsos mengoptimalkan PKH hingga Dinas PUPR yang memperbaiki sanitasi dalam mendukung pola hidup sehat,” jelas Samsil.

Selain itu, program kelima ialah dilakukan kegiatan mini loka karya. Ini dilakukan di setiap kelurahan yang dihadiri lurah, babinsa, bhabinkamtibmas, darmawanita, TPK hingga kader KB.

“Ini semua kita panggil membahas masalah yang menyebabkan stunting dan apa solusinya yang dilakukan setelah didapatkan masalah itu di lapangan,” katanya.

Selanjutnya kegiatan audit kasus stunting. Melalui kegiatan ini, akan dilakukan identifikasi bagaimana faktor resiko yang menyebabkan stunting.

“Banyak terlibat di sini. Dari kesehatan, gizi, sanitasi hingga tim pakar yang terdiri dari 4 dokter spesialis. Yakni dokter spesialis kandungan, dokter gizi, dokter anak dan dokter psikologi. Mereka ini yang membantu merekomendasikan kegiatan selanjutnya dari kasus yang ditemukan,” cetus Samsil.

Fokus kegiatan terakhir yang dilakukan DPPKB ialah pendampingan dengan pembentukan bapak dan bunda asuh.

“Bapak dan bunda asuh ini sudah 4 kali turun ke lapangan dan memberikan makanan tambahan. Melalui pola paritisipatif dan kolaboratif bersama TNI, polri, OPD, dan pihak swasta juga kita libatkan. Mereka kita bagi ke 228 kasus stunting untuk mendampingi,” tandas Samsil. (*)