Bank Sulselbar Cabang Malili dan Pemda Lutim Terapkan Pembayaran Melalui Qris Bagi Wajib Pajak Daerah

LINISULSEL.COM, LUWU TIMUR – Dalam rangka mendorong upaya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), maka Bank Sulselbar Cabang Malili bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk mengimplementasikan ETPD tersebut sesuai Roadmap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Lutim.

Salah satu bentuk dukungan Bank Sulselbar dalam implementasi kemitraan daerah dengan menerapkan sistem transaksi pembayaran pajak melalui Qris bagi Wajib Pajak Daerah.

Qris adalah Quick Respon Code Indonesia Standar yang merupakan standar code QR Nasional untuk mempermudah transaksi pembayaran menggunakan kode QR di Indonesia.

Kode Qris tersebut diserahkan secara resmi oleh Bupati Luwu Timur, H. Budiman pada acara Malam Resepsi HUT RI Ke-77 yang dirangkaikan dengan Pembukaan Luwu Timur Expo UMKM/IKM yang berlangsung di Lapangan Andi Nyiwi Park, Malili, Rabu (17/08/2022).

Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Malili, Idham Khaliq saat dikonfirmasi, Kamis (18/08/2022), mengungkapkan, sejak penyerahan tersebut, Bank Sulselbar telah menerbitkan 727 barcode Qris pembayaran pajak daerah yang terbagi dalam:

1. Pajak resto/pajak makan minum, sebanyak 566 barcode yang mencakup seluruh sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA/SMK, Desa, Kecamatan dan OPD se-Kabupaten Luwu Timur.
2. Pajak hotel sebanyak 29 barcode mencakup seluruh hotel dan wisma / penginapan di Kabupaten Luwu Timur.
3. Pajak MBLB sebanyak 127 barcode mencakup seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur.
4. Pajak BPHTB via Notaris sebanyak 5 barcode di Kabupaten Luwu Timur.

“Kedepannya, ETPD ini diharapkan mampu mengubah pola transaksi tunai menjadi non tunai/digital, baik pada pos belanja maupun pendapatan, mendukung tata kelola keuangan yang baik sesuai prinsip clean and good coorporate governance, serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” jelas Idham Khalik. (*)