Bawaslu Anti Hoax Digelar di Kota Parepare, Hadirkan Siswa Madrasah

LINISULSEL.COM, PAREPARE – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Parepare, Rustam Asta mewakili Pj Walikota Parepare, Akbar Ali menghadiri kegiatan Bawaslu Anti Hoax.

Kegiatan tersebut digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Bukit Kenari, Selasa (16/7/2024).

Acara ini dihadiri oleh peserta dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 serta MAN 2 Kota Parepare, Koordinator Divisi P2M Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Ketua Bawaslu Parepare Muh. Zainal Asnun dan Ketua Mafindo Sulsel, Andi Fausiyah Astrid juga selaku narasumber.
Kepala Kesbangpol, Rustam Asta, yang mewakili Pj Walikota, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Bawaslu Anti Hoax sangat relevan dan krusial dalam konteks Pemilu Tahun 2024.

“Penyebaran hoax bukan hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan demokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat. Langkah Bawaslu untuk mengadakan kegiatan ini sangat tepat dan patut diapresiasi,” ujarnya.

Koordinator Divisi P2M Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, dalam sambutannya mengatakan bahwa penyebaran hoax sangat mudah dan cepat melalui media sosial.

“Pengguna media sosial terbesar adalah generasi Z, oleh karena itu kami mengajak pelajar Madrasah Aliyah Negeri di Kota Parepare untuk bersama-sama menangkal bahaya hoaks,” ungkapnya.

Saiful juga mengatakan, bicara tentang hoaks tidak hanya bicara tentang undang-undang informasi teknologi yang bisa berdampak pidana.

“Anak-anak madrasah harus tahu betul bahwa menyebarkan informasi yang tidak terklarifikasi dilarang. Dalam Al-Qur’an, agama Islam menganjurkan untuk tabbayun (memastikan kebenarannya) dahulu sebelum disebarkan,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Parepare, Zainal Asnun, menjelaskan alasan pemilihan Parepare sebagai lokasi kegiatan ini, sebab informasi hoax lebih cepat tersebar di Parepare.

“Penyebaran informasi hoax lebih cepat tersebar di dalam kota, termasuk Kota Parepare. Berdasarkan Pemilu 2018, terdapat beberapa laporan terkait pemberitaan hoax yang sampai ke Bawaslu Kota Parepare. Ini penting karena tahapan Pemilukada sangat bergantung pada situasi di dunia maya yang cepat menyebarkan informasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zainal menyebut, ada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, namun Parepare yang pertama dipilih Bawaslu Provinsi untuk kegiatan ini.

“Pada Pemilu sebelumnya, Parepare menjadi zona merah kerawanan Pemilu se-Sulawesi Selatan. Meskipun penduduk Parepare kecil, resistensi Pemilu dan Pilkada sangat tinggi,” sebutnya.

Sebagai informasi tambahan, Bawaslu Sulsel juga telah meluncurkan Madrasah Anti Hoax bersama Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). (*)