Berkat Aplikasi Inzting Pemprov Sulsel, Enam Kelurahan di Palopo Berstatus Zero Stunting

LINISULSEL.COM, PALOPO – Pemerintah Kota Palopo terus berupaya untuk menekan angka stunting di Kota Palopo.

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah seperti pemberian tambahan makanan yang sampai saat ini masih terus berlanjut.

Seperti program Bapak dan Bunda Asuh yang melibatkan lintas sektor terkait, juga masih terus digalakkan.

Selain itu, dapur sehat atasi stunting, minilokakarya, dan pertemuan TPPS, termasuk MoU dengan universitas.

Kepala DPP & KB Samsil, S.Si, Apt.,M.Si, mengatakan, salah satu langkah penanggulangan yakni, beberapa keluarga berisiko stunting yang sudah di relokasi ke rumah layak huni.

“Salah satu penanggulangan keluarga berisiko stunting, yakni memberi rumah layak huni yang sebelumnya di rumah kontrakan kumuh,” kata Samsil.

Samsil menjelaskan, saat ini Pemkot Palopo juga memanfaatkan aplikasi Inzting yang dibuat oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Bapak Gubernur punya target untuk menzerokan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, aplikasi ini dibuat,” jelasnya.

Samsil juga menyampaikan, untuk kasus stunting ada dua metode pelaporan yang digunakan, yakni data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang berubah nama saat ini menjadj Status Kesehatan Indonesia (SKI).

“Pada tahun 2021 kita di angka 28,5%. Selanjutnya, di tahun 2022 di angka 23,8% dan untuk tahun 2023 sampai saat ini belum dirilis oleh pemerintah pusat,” katanya.

Sistem yang kedua, kata Samsil, yaitu pelaporan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

“Sistem ini adalah pengukuran langsung terhadap bayi dan balita setiap bulan, dengan melihat status gizi individu secara tepat akurat dan berkelanjutan,” urainya.

Dari data empat tahun terakhir, lanjut Samsil, EPPGBM tahun 2020 sebanyak 531 dengan prevalensi penurunan sebanyak 8,3%.

Sementara untuk tahun 2021, kata Samsil, kasus stunting sebanyak 421 anak atau prevalensi penurunan 4,2% kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 344 anak atau prevalensi 2,7%.

“Di tahun 2023 sampai dengan Agustus 228 anak atau prevalensi 2%. Khusus bulan Desember mengalami lagi penurunan kasus sebanyak 154 anak atau prevalensi 1,3%,” tukasnya.

“Hal ini berkat kerjasama semua lintas sektor terkait, swasta, TNI/Polri, perangkat daerah, Baznas, TPKK, Dharma Wanita, perguruan tinggi, PDAM, perbankan dan stakholder lainnya,” tambahnya.

Lebih jauh, Samsil menyatakan, dari 48 kelurahan di Kota Palopo, terdapat 6 kelurahan yang sudah berstatus zero stunting yaitu Kelurahan Salubattang, Ponjalae, Batupasi, Pattene, Luminda dan Kelurahan Tomarundung.

“Pemerintah Kota Palopo sangat mengapresiasi keberhasilan kelurahan yang sudah zero stunting,” tutupnya. (*)