BKPSDM Palopo Rapat Bersama Komisi A DPRD, Bahas Laporan Realisasi Semester dan Prognosis

Kepala BKPSDM Palopo, Irfan Dahri beserta jajarannya menghadiri rapat bersama Komisi A DPRD Palopo, Senin (21/7/2025).

LINISULSEL.COM, PALOPO – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palopo rapat bersama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo.

Rapat BKPSDM Palopo bersama Komisi A DPRD Palopo ini dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I (Pertama) dan Prognosis 6 (Enam) bulan berikutnya APBD TA 2025 yang di Gedung DPRD Palopo, Senin (21/7/2025).

Pembahasan laporan realisasi semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya APBD TA 2025 dihadiri langsung Kepala BKPSMD Palopo, Irfan Dahri di dampingi jajarannya

Dipimpin Ketua Komisi A, Aris Munandar didampingi Wakil Ketua, Anita Octaviana, Sekretaris, Nureny dan 5 anggota lainnya yakni, Jabir, Rustan Taruk, Bastam, Andi Rusmiani dan Ely Niang rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil.

Dalam sambutannya, Alfri Jamil meminta BKPSDM mengadakan tenaga ahli Information technology (IT) dari ASN Palopo.

“Saya baca ini anggaran yang begitu besar digunakan dari pembayaran tenaga ahli IT, kenapa tidak direkrut dari pegawai sendiri saja?,” tanya Alfri jamil.

Menurut Alfri Jamil, perekrutan ahli IT dari ASN Palopo dapat menjadikan data pemerintahan lebih aman dan sekaligus mampu merampingkan anggaran pengeluaran.

Alfri menekankan, alasan pembayaran tenaga ahli IT tersebut telah ada setiap tahunnya dan dijadikan bahan besarnya pengeluaran anggaran daerah.

“Makanya kita upayakan buatkan formasinya to, bagaimana caranya yang bekerja disitu ASN kita,” jelasnya.

Merespon hal tersebut, Irfan Dahri mengaku telah beberapa kali mencoba melakukan hal tersebut.

Irfan Dahri menambahkan, belum ada ASN di wilayah Kota Palopo yang mampu menjadi ahli IT.

“Kita belum bisa klarifikasi ini operator ini programer. Tapi kalau untuk yang paham programer belum ada. Ada 1 sampai 2 orang saja, cuman dia juga sibuk mengcover semua perangkat daerah,” tambahnya.

“Selain itu, kalau kita mau pakai tenaga ASN sebagai ahli penggajiannya menurut saya sangatlah kurang,” tandas Irfan Dahri. (*)

Tutup