Bupati Lutim Hadiri Rakornas Sawit Nasional, Dibuka Menteri Pertanian SYL

LINISULSEL.COM, JAKARTA – Bupati Luwu Timur, H. Budiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sawit Nasional dengan tema “Menjaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 dan Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Senin (27/2/2023).

Turut mendampingi Bupati Luwu Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Amrullah Rasyid dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Rupidin.

Rakornas yang dibuka oleh Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan kelapa sawit dan para asosiasi perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan kelapa sawit agar secara konkrit dan konsisten dalam mengakselerasi pencapaian program PSR.

Mentan SYL mengatakan, akan memastikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ditargetkan, program ini bisa mencapai 180.000 hektar pada setiap tahunnya.

“Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” kata SYL.

Ia mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat.

Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, lanjutnya, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif.

Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

“Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua,” katanya.

Namun demikian, mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode ini mengatakan bahwa, peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikkan tangan.

Berbagai tantangan yang dihadapi Pekebun sawit kita, tentu perlu kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.

“Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi,” jelas Mentan. (*)