Bupati Lutim Tandatangani Komitmen Pelaksanaan IEPK
LINISULSEL.COM, LUWU TIMUR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menandatangani komitmen pelaksanaan rencana aksi kolaboratif dalam rangka peningkatan efektivitas pengendalian korupsi Tahun 2025.
Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan pada kegiatan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang berlangsung di Ruang Diklat Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini turut diikuti oleh enam pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang juga menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat upaya pengendalian korupsi di wilayah masing-masing.
Kabupaten Luwu Timur tercatat sebagai salah satu dari tujuh daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil meraih skor IEPK pada rentang nilai 3,00 hingga 3,99 dengan predikat “wilayah bekerja”.
Predikat tersebut menunjukkan bahwa risiko korupsi di Luwu Timur telah dikelola dengan cukup baik melalui penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan, pendeteksian, serta penanganan yang berjalan secara konsisten pada seluruh kegiatan utama. Selain itu, partisipasi aparatur juga dinilai semakin meningkat dalam mendukung sistem pencegahan dan deteksi korupsi.
Dengan capaian nilai IEPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan predikat tersebut sebagai wujud tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Rasono, mengungkapkan sejumlah tantangan yang kerap ditemui dalam implementasi IEPK, antara lain terkait kebijakan, manajemen risiko, sistem whistleblowing (WBS), kualitas sumber daya manusia, serta masih rendahnya komitmen pimpinan.
Ia menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas sangat diperlukan guna memperkuat pelaksanaan rencana aksi pengendalian korupsi secara berkelanjutan.
Penandatanganan komitmen ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung upaya pencegahan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para inspektur daerah, seluruh koordinator pengawasan BPKP Sulawesi Selatan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
