Bupati Lutra Minta Peran Aktif Pendamping PKH untuk Pengentasan Kemiskinan
LINISULSEL.COM, LUWU UTARA – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Pemkab Lutra) terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui sinergi bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Hal ini disampaikan Bupati Lutra, Andi Abdullah Rahim, saat memimpin rapat koordinasi bersama 35 pendamping PKH, Selasa (2/7/2025).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya kontribusi pendamping PKH dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Salah satu fokus utama adalah menarik anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bergabung dalam program Sekolah Rakyat.
“Saya berharap teman-teman PKH mendampingi masyarakat dengan maksimal. Kita punya peran besar dalam memutus rantai kemiskinan dengan mendorong anak-anak masuk Sekolah Rakyat,” ujar Andi Rahim.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan potensi daerah, serta penciptaan peluang pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Lutra, Ari Setiawan, menyebutkan saat ini terdapat 17.035 kepala keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun, keterbatasan jumlah pendamping masih menjadi tantangan di beberapa wilayah.
“Meskipun ada kecamatan yang belum memiliki pendamping, hal itu tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap menjalankan tugas pendampingan,” jelas Ari.
Berikut sebaran KPM PKH di Luwu Utara:
– Sabbang Selatan: 1.617
– Sabbang: 1.550
– Baebunta: 1.521
– Baebunta Selatan: 933
– Malangke Barat: 1.320
– Malangke: 1.442
– Mappedeceng: 1.154
– Masamba: 1.231
– Sukamaju: 1.428
– Sukamaju Selatan: 901
– Tanalili: 1.305
– Rongkong: 376
– Seko: 1.013
Selain mendampingi penerima manfaat, para pendamping PKH juga bertugas menyalurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) serta membantu menjaring siswa untuk Sekolah Rakyat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan SDM, Luwu Utara telah mengutus lima siswa tingkat SMA untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
“Tugas kita bukan hanya administratif, tetapi juga memastikan keluarga miskin mendapat akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan,” tutup Ari Setiawan. (*)
