Bupati Lutra Terima Kunjungan Ketua KPU Sulsel, Hal Ini Yang Dibahas

LINISULSEL.COM, LUWU UTARA – Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan silaturahmi dengan Bupati Luwu Utara di rumah jabatan Bupati Luwu Utara. Jumat (8/9/2023).

Saat ditemui Ketua KPU Sulawesi Selatan Hasbullah, S.Sos, M.Kesos menyampaikan bahwa kunjungan kali ini untuk mengkomunikasikan terkait dengan persiapan dana hibah Pilkada karena dana hibah Pilkada itu dari pemerintah daerah makanya sebagai ketua KPU Sulawesi Selatan saya melakukan koordinasi bersama teman-teman KPU kabupaten Luwu utara bagaimana terkait dengan hibah Pilkada dari pemerintah daerah

“Kita melakukan komunikasi ini supaya itu bisa dipercepat karena tahapan Pilkada lebih cepat lebih baik, bisa di percepat NPHDnya agar kita bisa fokus ke tahapan selanjutnya terkait dengan Pemilu karena ini akan beriringan waktunya nanti,” tambahnya.

Hasbullah juga menyampaikan bahwa respon dari pemerintah daerah yaitu Bupati Luwu utara sangat welcome dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan teman-teman penyelenggara, jadi menurut saya pertemuan silaturahmi malam ini sangat positif untuk proses tahapan Pilkada ke depannya.

“Kalau saya berharap semoga apa yang menjadi hitungan riil menjadi kebutuhan terkait dengan tahap Pilkada yang sudah diajukan bisa diapresiasi supaya teman-teman tidak lagi berfikir bagaimana memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada tapi langsung Jalan sesuai dengan tahapan Pilkada,” tambah Ketua KPU Sulsel.

Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat ditemui menyampaikan bahwa Setelah berdiskusi dengan Jajaran komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota memang ada usulan untuk penyesuaian anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, tentu usulan ini akan dikaji oleh TAPD dan akan dibahas bersama dengan teman-teman dari KPU dan DPRD.

Bupati Perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini juga menyampaikan Harapannya nanti ada titik temu

“Yang pasti kita berharap bahwa anggaran ini betul-betul dapat kita buat seefisien dan seefektif mungkin tanpa mengorbankan kualitas demokrasi di penyelenggaraan Pilkada 2024,” tutupnya. (*)