Bupati Luwu Timur Serahkan Ranperda Tentang Prompemperda 2023

Bupati Luwu Timur, Budiman

LINISULSEL.COM, MALILI – Bupati Luwu Timur, Budiman menyerahkan ranperda tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun anggaran 2023, kepada DPRD Luwu Timur, Senin (21/11/2022).

Propemperda berisikan empat buah ranperda yaitu Ranperda pajak retribusi, perangkat daerah, pemberantasan narkoba dan penyesuaian Kecamatan Angkona dan Kalaena.

Propemperda ini diterima Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM.

Ketua DPRD, Aripin yang memimpin rapat paripurna ini didampingi Wakil Ketua I HM. Siddiq BM.

Bupati Budiman mengatakan, sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 239 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dimana menegaskan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Ranperda”.

“Penyusunan dan Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD,”

“Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat,” kata Bupati.

Namun dalam keadaan tertentu, lanjutnya, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Ranperda diluar Propemperda dengan alasan : mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain.

Selanjutnya, mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Ranperda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah; Akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten; dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

“Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, sebagai pedoman pengendali yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah, yakni Pemerintah Daerah bersama DPRD,” tutur Bupati.

“Demikianlah gambaran singkat mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai acuan untuk mengakselerasi pencapaian prioritas daerah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023,” tandas Bupati Luwu Timur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here