Demokrat Menang Lagi, PTUN Tolak Gugatan Kubu Moeldoko

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta nomor 150/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 23 November 2021 antara Jenderal TNI (Purn.) Dr. H Moeldoko, M.Si dkk lawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

LINISULSEL.COM, JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, mengatakan, Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko.

“Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum,
dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” kata Hamdan Zoelva, Selasa (23/11/2021).

Majelis Hukum menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sebab perkara ini menyangkut internal parpol.

Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus
mengkonfirmasi bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum.

Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Negara.

Lanjut Hamdan, setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN. Partai Demokrat tengah berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020.

Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.

Hamdan mengatakan, AHY dkk berharap putusan PTUN
ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas Uji
Materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim
untuk memutuskan perkara No. 154.

“Yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” pungkas Hamdan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here