Direktorat Korsup Wilayah IV: Luwu Utara Jadi Kabupaten dengan Survei Penilaian Integritas Tertinggi di Sulsel

LINISULSEL.COM, LUWU UTARA – Kabupaten Luwu Utara menjadi kabupaten dengan Survei Penilaian Integritas (SPI) tertinggi di Sulsel.

Hal itu berdasarkan data yang dipaparkan Niken Ariati, Direktorat Korsup Wilayah IV pada Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang juga dihadiri Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani didampingi Sekda Luwu Utara, Armiady dan Inspektur Inspektorat, Muchtar Jaya, Rabu (30/3) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.

“Bobot perhitungan SPI ini melibatkan responden internal, eksternal, eksper, dan faktor koreksi. Responden internal mencakup perdagangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi anti korupsi, dan transparansi yang melibatkan pegawai yang bekerja minimal 1 tahun,” katanya.

“Adapun responden eksternal melibatkan pengguna layanan 1 tahun terakhir meliputi upaya pencegahan korupsi, tranparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai. Sementara responden eksper melibatkan BPKP, BPK, Ombudsman, Tokoh Masyarakat, DPRD, LSM, Akademisi, K/L yang pernah berhubungan dengan objek survei 1 tahun terakhir,” jelas Niken.

Sedangkan faktor koreksi merupakan pengaduan masyarakat yang terverifikasi, SPDP Online, dan insidens TPK.

Khusus untuk nilai SPI Sulawesi Selatan, Niken menyebut Kabupaten Luwu Utara berada di peringkat pertama dengan skor SPI 12,79 disusul Kabupaten Sinjai 12,43 dan Kabupaten Pinrang 10,32.

“Kabupaten Luwu Utara juga masuk kategori MCP tinggi dalam artian Pemerintah Daerah yang memiliki maturitas pengelolaan pemerintah daerah yang relativ baik di Sulsel untuk terus ditingkatkan sehingga dapat menjaga momentum perbaikan,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata yang juga hadir pada rakor tersebut meminta agar pemerintah daerah mendukung tindaklanjut rencana aksi dan poin-poin Monitoring Centre of Prevention (MCP) Tahun 2020 dan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen kepala daerah.

Diketahui pada rakor tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan Rizal Suhaili sebagai Kepala BPKP Perwakilan Sulsel. (*)