Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD, Sekda Palopo Harap Pengendalian Inflasi Prioritas Utama

LINISULSEL.COM, PALOPO – Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si, mewakili Wali Kota Palopo menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 di Auditorium Saokotae, Kamis 23 Februari 2023.

Laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ibu Hj. Raodatul Jannah, S.Sos selaku Ketua Panitia mengatakan RPD Kota Palopo periode 2024-2026 Kota Palopo merupakan salah satu Daerah yang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerahnya pada tahun 2023, konsekuensi dari berkahirnya masa jabatan tersebut Pemerintah Daerah melakukan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai dokumen rancangan Pembangunan jangkah menengah.

“Dimana perjanjian tersebut akan menjadi pedoman diperencanaan Pemerintahan dan perencanaan pembangunan dalam kurung waktu tiga tahun terhitung mulai dari Tahun 2024 sampai dengan 2026,” katanya.

Hj. Raodatul Jannah, menambahkan forum konsultasi publik ini merupakan amanat substansi yang telah dilalui dalam penyusunan RPD yang bertujuan untuk mendapatkan rancangan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

“Melalui kesempatan ini, masukan dari Perangkat Daerah untuk penyempuranaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah selama tiga tahun kedepan,” harapnya.

Sementara itu, sambutan Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si, dalam hal ini mewakili Walikota Palopo mengatakan berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir Tahun 2023 dan daerah otonomi baru.

Kegiatan dilaksanakan ini merupakan tahapan dari proses yang harus dilaksanakan sesuai amanah.

“Capaian indikator makro Pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu sembilan tahun terakhir terus mengalami perbaikan seperti pada capaian laju pertumbuhan ekonomi, indeks pelayanan minimal, dan ketimpangan ekonomi,” tambahnya.

Hal ini merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat, Namun pemerintah Kota Palopo juga masih perlu mengevaluasi dan memberi perhatian pada tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

“Dimana tingkat pengangguran terbuka kita tergolong masih tinggi dibanding beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan angka 8,20 persen pada tahun 2022, walaupun secara presentase mengalami penurunan sejak tahun 2013,” terangnya.

Sedangkan untuk kemiskinan, kita dapat menekan angka kemiskinan selama 9 tahun terakhir dengan angka kemiskinan pada Tahun 2022 sebesar 7,78 persen.

“Pelaksanaan program yang berkaitan dengan akses ekonomi kepada masyarakat miskin, pencapaian lapangan kerja dan pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama,” harap Sekda.

Turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Palopo dr. Hj. Utia Sari Judas, M.Kes, Ketua DWP Kota Palopo Isnada Firmanza dan Kepala Perangkat Daerah terkait.