Hadiri Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM, Ini Harapan Wakil Bupati Luwu Utara

LINISULSEL.COM, LUWU UTARA – Wakil Bupati (Wabup) Luwu Utara (Lutra) Suaib Mansur hadiri pencanangan pembangunan zona integritas menuju kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di halaman kantor BPS, Senin (22/8/2022).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Pendataan Registrasi (Regsosek) BPS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022

Sambutan Kepala BPS Luwu Utara, Dr. Ayub Parlin Ampulembang menjelaskan pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan deklarasi BPS Kabupaten Luwu Utara yang memiliki komitmen kuat untuk menjadikan BPS Luwu Utara menjadi instansi yang berpredikat zona integritas sebagai langkah awal dalam membentuk wilayah yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lanjut, Dr. Ayub Parlin Ampulembang kami juga berupaya untuk memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja

“Pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kabupaten Luwu Utara, dimaksudkan untuk mendukung dan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan BPS Kabupaten Luwu Utara,” jelasnya.

Sementara itu Wabup Lutra, Suaib Mansur dalam sambutan nya menjelaskan sebagai pemerintah daerah mengapresiasi jajaran BPS untuk pencanangan wilayah bebas korupsi atau WBM ini.

“Karena seperti yang kita ketahui 8 area perubahan reformasi birokrasi ujungnya adalah wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Reformasi birokrasi tidak terbentuk hanya pada wilayah bebas korupsi saja, tetapi bebas korupsi menjadi modal kita untuk melayani,” kata Suaib Mansur

Ia menambahkan, poin penting dari reformasi birokrasi adalah penguatan pelayanan, zona integritas menuju WBK dan WBBM itu panjang prosesnya.

“Kehadiran BPS salah satu lembaga yang membantu kami di pemerintahan untuk mengambil kebijakan, sudah menjadi falsafah membangun tanpa data itu mahal dan kita harus berasumsi dan berpondasi pada semua kebijakan berdasarkan data,” sambungnya.

“Terkait dengan data inilah BPS hadir, tidak ada instansi yang di akui atau instansi yang menjadi rujukan pemerintah adalah BPS,” ucap Wabup menambahkan.

Terimakasih kepada BPS atas adanya rilis-rilis yang disampaikan oleh BPS, pemda tidak merasa ketinggalan terkait angka kemiskinan

Lanjut Suaib Mansur, angka ini akan kami jadikan rujukan untuk mengintervensi sekaligus berusaha untuk keluar dari 3 besar kemiskinan disulsel.

“PR terbesar kita adalah mengentaskan kemiskinan, ini adalah starting poin menuju kepada wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” jelasnya

Terakhir Suaib Mansur berharap kita kedepan kerjasama yang baik dan lebih erat lagi, apapun yang diberikan BPS menjadi referensi bagi kami, selamat semoga pencanangan ini tidak berhenti pada zona integritas tetapi kita harapkan betul-betul pada wilayah birokrasi yang bersih melayani dan pada ujungnya bagaimana melakukan pelayanan yang prima dengan sebaik-baiknya.