Hadiri Sertijab Kepala BPK Sulsel, Indah Putri Beri Ucapan Selamat

LINISULSEL.COM, MAKASSAR – Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani memberikan ucapan selamat kepada Kepala BPK Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA yang baru.

Sertijab Kepala perwakilan BPK Sulsel ini diserahkan Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CSFA, CPA (Aust), ACPA yang kini menjabat Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat kepada Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA yang sebelumnya menjabat Kepala Auditorat II B pada Auditorat Keuangan Negara II BPK RI Pusat berlangsung di Phinisi 1 Ballroom, Hotel Claro. Jl. AP. Pettarani, Makassar. Rabu (14/9/2022).

“Kami selaku pemerintah Luwu Utara mengucapkan selamat,” jelasnya Indah Putri.

Bupati dua periode ini berharap BPK Sulsel terus membangun komunikasi koordinasi kepada pamerintah daerah.

Untuk yang baru saja menjabat sebagai Kepala BPK Sulsel indah berharap agar terus melakukan pendampingan memberikan masukan kepada pemerintah untuk pengelolaan keuangan daerah.

“Dan tak kalah pentingnya kami menunggu kunjungan ke Kabupaten Luwu Utara,” jelasnya.

Bupati perempuan pertama di Sulsel ini juga mengucapkan selamat kepada Kepala BPK Sulsel yang pindah ke Jawa Barat.

“Semua kinerja harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kinerja di Sulsel menjadi modal yang baik. Selamat untuk kedua duanya karena mendapatkan promosi,” jelasnya.

Sertijab tersebut disaksikan dan dihadiri langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA, CFrA, Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana M.M, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Raden Febrytriyanto, SH., MH, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si dan seluruh Kepala Daerah Se-Sulsel.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan keuangan daerah di provinsi dan 24 kabupaten/kota di Sulsel dapat berjalan dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Walaupun masih ada sebagian yang masih dengan catatan dikarenakan adanya peran dari BPK dalam memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.