Indah Putri Lepas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk 3.812 KK

LINISULSEL.COM, LUWU UTARA – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani secara resmi melepas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan tahun 2024.

Tercatat, bantuan pangan diberikan kepada 3.812 Kepala Keluarga (KK) hingga Juni mendatang.

“Sebagai pemerintah kami berhak untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan afirmatif untuk memberikan bantuan pangan berupa beras karena penting sekali untuk menjaga inflasi. Kita bersyukur di Luwu Utara inflasi relatif masih bisa kita kendalikan,” terang bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

Lebih lanjut, Indah menyebutkan ada dua dua faktor dilakukannya penyaluran pangan tersebut yaitu faktor iklim dan kedua perkembangan harga pangan global.

“Faktor iklim karena gejala elnino itu menyebabkan musim tanam dan musim panen diperkirakan bergeser sehingga berdampak kepada ketersediaan pasokan khususnya beras. Dan perkembangan harga global sudah mulai menunjukkan kenaikan secara konsisten,” ucap Indah Putri yang pada kesempatan tersebut mengemudikan langsung truk yang memuat bantuan pangan.

Orang nomor satu di Luwu Utara ini pun berharap dengan penyaluran bantuan tersebut dapat meringankan masyarakat dan menekan inflasi di Luwu Utara.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog, selain menurunkan laju inflasi, saya berharap mudah-mudahan ini bisa membantu untuk meringankan terutama dalam hal pengeluaran keluarga dalam membeli pangan,” harap Isteri anggota DPR RI, Muhammad Fauzi ini.

Sebelumnya, Pimpinan Bulog Cabang Palopo, Junaedi mengatakan penyaluran perdana bantuan pangan beras pemerintah, khusus di Luwu Utara akan berlangsung selama 6 bulan ke depan, dimulai dari Januari hingga Juni.

“Masing-masing alokasi untuk perbulannya yaitu 318 ton. Penyaluran akan kita mulai hari ini dari Kecamatan Masamba kurang lebih 18 ton yang insya Allah akan kita selesaikan di Januari ini dalam waktu 10 hari ke depan,” kata Junaedi.

“Dan terima kasih atas bantuan ibu bupati dan kepala Bapperida untuk percepatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan ini,” tutur Junaedi. (I*)