Jadi Pemateri Sekolah Politik, Tamsil Linrung Bahas Kewenangan DPD RI

Tamsil Linrung menjadi pembicara dalam sekolah politik Talifoundation di Cafe Procope Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Jumat (29/07/2022).

LINISULSEL.COM, MAKASSAR – Tamsil Linrung menjadi pembicara dalam sekolah politik Talifoundation di Cafe Procope Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Jumat (29/07/2022).

Kegiatan tersebut anggota DPRD Sulsel PKS Ismail Bachtiar dan j Pengamat Politik Andi Ali Armunanto.

Dihadapan peserta yang didominasi aktivis, Tamsil Linrung menjelaskan terkait kewenangan DPD saat ini.

“Kehadiran DPD Sebagai lembaga perwakilan yang perlu dimaknai sebagai lembaga representasi yang dapat menyuarakan setiap kepentingan daerah dalam berbagai sektor penyelenggaraan negara guna mencegah adanya disintegrasi bangsa,” jelasnya.

Tamsil menjelaskan, kewenangan konstitusional DPD RI diharapkan menjadi sebuah lembaga perwakilan yang peka terhadap persoalan-persoalan yang berdampak bagi pembangunan daerah.

Salah satu persoalan yang belakangan ini mengemuka adalah bagaimana mekanisme sistem pemilihan pemimpin bangsa yang dapat memberikan ruang bagi masyarakat dan daerah untuk turut menentukan pemimpinnya.

Lain halnya dengan legislator PKS Ismail Bahtiar beliau menjelaskan terkait kewenangan DPRD Sulsel dalam bermitra dengan pemerintah selama ini.

“Kami selaku legislator Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ada banyak catatan penting yang perlu kita tuntaskan, terlepas dari apa yang dimunculkan ke permukaan banyak hal yang perlu perhatian kita bersama, diantaranya kondisi infrastruktur jalan yang ketika ditinjau dari janji politik lalu ini belum sampai 1/2 salah satunya kondisi jalan di Luwu dan antang misalnya, perlu ada penyelesaian kongkrit daripada kita masih berada di ranah pembahasan,” jelasnya.

Pengamat Politik Sulsel Andi Ali Armunanto mengatakan banyak isu menarik tentang politik akhir akhir ini, tidak hanya 4 Universitas yang telah mengusulkan untuk membuka prodi ilmu politik, tetapi dinamika politik menjadi trend.

“Negara adalah produk politik, seperti aturan. Bagus tidaknya pphn tergantung proses politiknya. Saya melihat bahwa relasi masyarakat dan negara hanya terjadi pada saat pemilu, yang kemudian tidak dikuatkan dengan keterhubungan yang kuat satu sama lain,” jelasnya.

Selain itu akademisi Unhas juga mengingatkan terkait pentingnya networking, berjejaring, modal silaturahmi perlu dilakukan dalam mengakses orang dengan cepat. Politik perlu juga didasari oleh cinta agar kemudian tidak menghadirkan transaksi di dalamnya, karena politik tidak dibicarakan dengan main main dan butuh respon yang tidak main main pula.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup