Kebijakan Status MBR ASN harusnya Dikaji Secara Mendalam

Baru – baru ini kita dihebohkan terkait pernyataan pemerintah dalam pengumuman kenaikan gaji ASN. Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8% pada Agustus 2023 di mana kebijakan ini mulai diberlakukan pada Januari 2024.

Kenaikan gaji mencakup berbagai lini ASN seperti PNS, TNI, dan Polri sedangkan pensiunan akan mendapatkan kenaikan sebesar 12 persen. Ada hal yang menarik dari adanya kenaikan gaji ASN tersebu yang layak untuk diperbincangkan.

10 Persen PNS Di Indonesia Dianggap Miskin Dengan Gaji Di Bawah 8 Juta

Dalam fakta yang diungkap Kementerian Dalam Negeri, sekitar 400 ribu ASN masih masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, dalam acara Taspen Day 2024.

Menurut Suhajar, sebanyak 10 persen PNS di Indonesia masih dianggap miskin. Alasan termasuk dalam kategori ini dapat berasal dari sejumlah indikator. Status MBR sendiri merujuk pada golongan masyarakat dengan keterbatasan daya beli yang berhak menerima bantuan pemerintah termasuk untuk memperoleh rumah.

Lebih lanjut, Suhajar menyebutkan bahwa PNS golongan II dengan gaji berkisar antara Rp 7-8 juta berhak untuk menerima zakat. PNS yang belum menikah dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta dan yang sudah menikah dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan termasuk dalam kategori MBR.

Kenaikan Gaji ASN Harus Dipertimbangkan Secara Komprehensif

Ada argumen yang dapat mendukung pandangan ketidaksetujuan terhadap kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar delapan persen yang diberlakukan sejak Januari 2024. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin dapat menjadi dasar bagi ketidaksetujuan adanya peningkatan gaji ASN tersebut yang bisa diperhatikan bersama.

1. Ketidaksetaraan Distribusi Kesejahteraan

Kebijakan kenaikan gaji mungkin dianggap tidak adil karena tidak memperhitungkan dengan cermat kondisi ekonomi individu. Masih adanya sejumlah besar PNS yang masuk dalam kategori MBR menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan belum merata. Seharusnya langkah-langkah yang lebih tepat diarahkan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini sebelum memberlakukan kenaikan gaji.

2. Pertimbangan Pengeluaran Anggaran

Dalam konteks ekonomi yang mungkin penuh tantangan, kenaikan gaji besar-besaran dapat menimbulkan beban tambahan pada anggaran pemerintah. Ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat mengakibatkan defisit anggaran yang lebih tinggi atau mengganggu stabilitas ekonomi negara.

3. Fokus pada Kesejahteraan yang Lebih Komprehensif

Mungkin ada argumen bahwa pemerintah seharusnya lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, bukan hanya melalui kenaikan gaji. Langkah-langkah seperti meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan.

4. Perlunya Evaluasi Kinerja Lebih Lanjut

Sebelum memberikan kenaikan gaji, mungkin ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi kinerja lebih lanjut terhadap PNS. Memberikan insentif berupa kenaikan gaji seharusnya diikuti dengan penilaian kinerja yang transparan, sehingga pemberian tersebut lebih berdasarkan pencapaian dan kontribusi nyata.

Kebijakan batas PNS yang dikatakan miskin juga perlu dikaji dengan benar agar tidak menambah kesenjangan di masyarakat. Masih banyak warga negara Indonesia yang gajinya jauh di bawah gaji PNS. Kebijakan MBR bagi PNS tersebut masih layak untuk diperbincangkan dan sebaiknya dikaji dengan lebih baik lagi agar tidak menimbulkan gejolak di Masyarakat.

Berbagai opini menarik tentang berbagai hal yang sedang ramai di masyarakat dapat Anda temukan dalam website kami Beritadata.com. Opini terkait kenaikan gaji ASN tersebut dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan menarik untuk Anda baca langsung di Beritadata. (*/diman)