Kejar Target 14 Persen, BKKBN Sulsel Perkuat Kolaborasi Bersama TNI Atasi Stunting

Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja TNI di Swiss Belhotel Makassar, Senin (7/11/22).

LINISULSEL.COM,MAKASSAR – Untuk mengejar target prevalensi Stunting 14 persen tahun 2024, berbagai upaya dilakukan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya dengan memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas sektor bersama TNI sebagai mitra terdepan BKKBN.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd saat membuka kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja TNI di Swiss Belhotel Makassar, Senin (7/11/22).

Andi Rita menyebutkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama BKKBN Sulsel bersama Kodam XIV Hasanuddin pasca dikukuhkan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.IP, Sos, M.Tr. sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Dijelaskan bahwa BAAS merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting dengan menyasar langsung keluarga berisiko stunting.

“Salah satu yang selama ini menjadi mitra kami dalam melayani masyarakat adalah TNI. Untuk itu, kami terus menjalin kerja sama dengan unsur TNI. Termasuk dalam upaya percepatan penurunan stunting yang saat ini gencar dilakukan,” kata Andi Rita.

Ditambahkan, program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) merupakan program nasional, dimana berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi Stunting Indonesia masih berada pada angka 24,4 persen, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan batas toleransi Stunting suatu negara hanya 20 persen.

“Sulawesi Selatan sendiri masih di atas nasional yaitu 27,4 persen, dan Bapak Presiden telah menargetkan pada tahun 2024 stunting turun menjadi 14 persen” ungkap Andi Rita.

Andi Rita menyebutkan untuk mengejar target ini, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, harus didukung oleh mitra lintas sektor, sebab Stunting merupakan masalah kompleks dan mengatasinya butuh intervensi kegiatan secara terpadu, dengan melibatkan berbagai pihak mulai tingkatan provinsi hingga desa.

“Untuk menurunkannya bukanlah sesuatu hal yang mudah, dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama-sama, baik BKKBN, kesehatan, pemerintah daerah, TNI dan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Andi Rita

Disebutkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS), mengamanatkan BKKBN sebagai Koordinator Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

Ia juga mengatakan penanganan Stunting dilakukan melalui pendekatan keluarga, fokus pada pencegahan terjadinya Stunting baru dimulai dari hulu dengan melakukan pendampingan kepada remaja sebagai calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia dibawah 2 tahun.

“Kami yakin dan percaya dengan kolaborasi dan sinegritas bersama TNI, kita mampu memberikan hasil yang terbaik dalam upaya menciptakan generasi unggul di masa depan, generasi yang bebas Stunting” ungkap Andi Rita.

Dalam kesempatan itu, Andi Rita mengajak agar Kampung KB yang telah terbentuk di setiap kabupaten kota menjadi lokus penanganan Stunting.
“Kampung KB telah berubah nama dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, harapannya agar ada keterpaduan kegiatan lintas sektor di dalam Kampung KB, khususnya dalam pencegahan Stunting” ujar Andi Rita.

Dengan adanya Kampung KB, lanjut Andi Rita masyarakat dapat menjadi pusat perhatian dan intervensi kegiatan lintas sektor sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya dalam penurunan angka stunting yang menjadi program prioritas nasional,”ungkap Andi Rita.

Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sulsel, Hj. Siti Sulfiani,S.Sos, M.Si selaku Ketua Pelaksana menyebutkan tujuan KIE ini untuk meningkatkan komitmen dan sinergitas bersama TNI dalam percepatan penurunan angka Stunting di Sulawesi Selatan.

“Stunting merupakan hasil dari tidak terpenuhinya status nutrisi anak sejak dalam kandungan dan di awal kehidupannya. Dimana anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan maksimal sebagaimana anak di usia mereka, selain itu prestasi sekolahnya juga rendah, bahkan berisiko mengalami penyakit metabolisme, sehingga membatasi kontribusi optimal untuk berkarya,”ungkap Siti.

Kegiatan KIE ini diikuti 190 orang peserta, berasal dari Kodam 2 orang, Korem 2 orang, Kodim 19 orang, Koramil 163, orang, dan perwakilan BKKBN Sulsel empat orang. Hadir selaku Narasumber Letkol ARH Muhammad Suaib, SPd, MTR.Han, M.Si, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Junaedi M. Dahlan, M.Si, Kordinator Bidang KS-PK BKKBN Sulsel, Irmawahyuni Bachtiar, S.Sos dan Andi Irfanji, SKM. M.Kes, Ketua Satgas Stunting Sulsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup