Ketua Dewan Adat Suku Moi: Masyarakat Yang Ada di Kediaman LE Harus Pulang Agar Proses Pemeriksaan KPK Lancar 

LINISULSEL.COM, JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Suku Moi Nikodemus Yaboisembut mengatakan masyarakat yang saat ini ada di kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe harus pulang agar rencana pemerikasaan KPK terhadap Lukas Enembe di Jayapura dapat berjalan dengan lancar.

Nikodemus berharap masyarakat yang masih berada di kediaman Lukas dapat kembali beraktivitas lagi sehari – hari agar proses hukum dapat berjalan dengan jaminan keamanan dari pihak TNI – Polri. Jika tidak begitu dapat membuat keresahan ditengah masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Adat Suku Moi Nikodemus Yaboisembut di Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu 26/10/2022.

Nikodemus Yaboisembut menilai Lukas Enembe selaku gubernur dan pimpinan di Papua harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat Papua dengan mengikuti proses hukum yang berlaku dengan berani dilakukan pemeriksaan KPK.

Hal itu penting dilakukan Lukas Enembe agar kondusivitas di wilayah Papua dapat terjaga dengan baik bukannya justru menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat Papua, ujar Nikodemus.

Selain itu Nikodemus juga menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak yang mengibginkan adanya Pejabat Sementara yang menggantikan Lukas Enembe, menurut Nikodemus, pihaknya setuju dan harus dilakukan oleh Mendagri agar roda pemerintahan provinsi Papua dapat kembali pulih dan disisi lain juga mengingat Lukas Enembe masih dalam keadaan serta statusnya sebagai tersangka.

Ketua Dewan Adat Suku Moi Nikodemus Yaboisembut mengakui periode pertama Lukas Enembe menjabat sebagai Gubernur memiliki visi dan misi yang baik, namun setelah masuk dalam periode kedua kinerjanya sudah tidak baik dengan terbukti Lukas terlihat di meja judi di Singapura. Hal itu jelas telihat ada perbedaannya antara periode pertama dan periode kedua Lukas Enembe.

Sementara itu, menanggapi diangkatnya Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua, menurut Nikodemus, pihak Lukas Enembe tidak bisa mengkaim sepihak. Hal itu dikarenakan Papua memiliki berbagai macam wilayah suku adat. Jika memang diakui di wilayah pegunungan di wilayahnya Lukas Enembe silahkan saja tapi jika untuk seluruh tanah Papua Pihaknya tidak setuju, jelas Nikodemus.

Lukas Enembe bisa saja diakui sebagai kepala suku di wilayah pegunungan dan wilayah adatnya sendiri, itu haknya, tutup Nikodemus.