Mantan Petinggi OPM Angkat Bicara Soal Dampak Kesehatan Lukas Enembe

LINISULSEL.COM, JAYAPURA – Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyita perhatian berbagai kalangan termasuk perhatian pemerintah pusat selama beberapa bulan terakhir, dinilai berlebihan. Sebagian tokoh masyarakat Papua khawatir tersitanya perhatian pada urusan kesehatan Lukas bisa menyebabkan Pemerintah kehilangan fokus mengawal berlangsungnya roda pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Alex Makabori, mantan KASAD Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengigatkan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus mengurus kesehatan Lukas dan mengabaikan urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat banyak di wilayah Provinsi Papua.

Pemilik nama lengkap Alex Ruyawri Yessi Makabori ini bahkan mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk mengangkat seorang _caretaker_ karena Gubernur Lukas Enembe sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Papua tidak bisa berfungsi optimal akibat gangguan kesehatan.

“Lukas Enembe karena sakit, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, maka karena itu harus ada _caretaker_ atau pejabat sementara untuk memimpin Papua ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini,” kata Alex di Jayapura, Senin (24/10/2022).

Selain karena kondisi kesehatan, Lukas Enembe saat ini juga masih tersangkut proses hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumah kediaman Lukas masih dijaga ketat ratusan massa pendukungnya bersenjata tradisional panah, tombak, dan kampak semenjak Lukas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dua pekan lalu, para pendukung Lukas mengukuhkan Lukas sebagai kepala suku besar Papua. Dengan predikat baru itu, mereka meminta KPK memeriksa Lukas memakai hukum adat dan dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan seluruh masyarakat.

Mengomentari berbagai manuver yang dilakukan Lukas Enembe bersama kelompok pendukungnya itu, Alex Makabori meminta Lukas bersikap _gentlemen_ mengikuti jejaknya, lantaran Alex pernah merasa bersalah karena telah bergabung dengan OPM dan mengikari NKRI, kemudian menerima dengan ikhlas dan menjalani hukuman penjara hingga bebas.

Bagi Alex, predikat baru Lukas sebagai kepala suku besar sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap proses hukum yang harus dihadapi Lukas, karena di depan hukum, semua orang sama kedudukannya.

“Tidak cocok Lukas Enembe menjadi Kepala Suku Besar orang Papua, karena Lukas tidak jujur mengelola dana otonomi khusus. Uang Otsus tidak tahu kemana. Adat Papua tidak mendukung orang yang tidak jujur. Kalau dia mau menjadi Ondoafi Besar bagi seluruh orang Papua, harus jujur.” tegas Alex.[*]