Narasumber Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Indah Putri Bahas Digitalisasi Layanan

LINISULSEL.COM, MAKASSAR – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan V Tahun 2024 di Lembaga Administrasi Negara, Kamis (28/3/2024).

Ia menyebut, salah satu isu strategis nasional yang berdimensi daerah adalah SDM yang kurang profesional.

“PR daerah adalah bagaimana menyiapkan SDM. Apakah kita sudah mengidentifikasi berapa banyak staf yang dibutuhkan, pengalaman dan kemampuannya yang paling dominan. Sebab pemetaan terhadap SDM yang kita miliki akan sangat membantu percepatan/akselerasi program pembangunan daerah,” kata Indah Putri.

Lebih lanjut, Indah Putri memaparkan isu strategis lainnya adalah digitalisasi layanan, politik dan demokrasi, kemiskinan dan stunting, juga inflasi dan investasi.

“Digitalisasi layanan adalah hal yang tidak bisa ditawar, bukan opsional. Namun antara pemberi dan penerima layanan keduanya harus siap,” tutur Indah Putri.

“Menyikapi perubahan yang terus terjadi setiap waktu sebagai pemberi layanan, kita harus berubah seiring dengan perkembangan lingkungan strategis. Tidak ada tempat di negeri ini bagi orang yang tidak mau berubah, karena yang pasti adalah perubahan itu sendiri,” terang orang nomor satu di Luwu Utara ini.

Sebagai pemberi layanan, di samping harus cerdas memahami regulasi, Indah Putri juga mengatakan pentingnya art atau seni dalam melaksanakan tugas.

“Kita tidak boleh kaku, sebagai pemberi layanan harus humanis dan fleksibel,” tegas Indah Putri yang hadir di dampingi Kepala BKPSDM, Arief Palallo.

Di hadapan para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, Indah Putri menyebut ada 4 golongan ASN di antaranya: (1) ASN yang memiliki kompetensi tinggi dan kepedulian tinggi; (2) ASN kompetensi tinggi kepedulian rendah; (3) ASN kompetensi rendah kepedulian tinggi; (4) ASN kompetensi rendah dan kepedulian rendah.

Selain isu strategis nasional, Indah Putri juga memaparkan tujuan dari setiap kebijakan nasional mencakup tiga aspek di antaranya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, mewujudkan keamanan dan ketertiban serta stabilitas sosial dan mewujudkan kemandirian dalam aspek sosial dan ekonomi. (*)