Parepare Tuan Rumah FDA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri

LINISULSEL.COM, PAREPARE – Kota Parepare menjadi tuan rumah forum diskusi aktual (FDA) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI.

FDA itu berlangsung di Auditorium BJ Habibie Parepare, Selasa 5 Maret 2024.

Forum diskusi itu dibuka langsung Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo. Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Akbar Ali didaulat menjadi pembicara utama atau keynote speaker.

Dalam forum diskusi tersebut membahas terkait dinamika kesiapan pilkada serentak tahun 2024. Forum diskusi tersebut diisi pembicara Pih. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Plh. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Horas Maurits Panjaitan dan Anggota KPU RI Idham Holik.

Selanjutnya hadir sebagai pembicara, Ketua Bawaslu Parepare Zainal Asnun dan Rektor UM Parepare Prof Jamaluddin Achmad dan Dekan FISIP UNHAS Prof. Sukri Tamma.

Kepala BSKDN Kemendagri RI Dr. Yusharto Huntoyungo mengatakan forum. diskusi tersebut membahas kesiapan pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.

Menurutnya, pilkada serentak tentu akan menghadapi berbagai dinamika, tantangan, kendala. Yusharto membahas tiga tantangan yang kerap ditemui saat pelaksanaan pilkada serentak.

Di antaranya terkait biaya pelaksanaan pilkada serentak yang mengalami peningkatan.

Selain itu, faktor lain yang tidak kalah penting dalam tahapan pilkada yakni memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya. Kemudian terkait pelanggaran netralitas ASN

Sementara itu, Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali menyambut baik kegiatan BSKDN Kemendagri yang dipusatkan di Parepare. Dirinya bersyukur kegiatan penting dari Kemendagri bisa dilaksanakan di Kota Parepare.

Putra kelahiran Sidrap ini juga menyampaikan Parepare sukses melaksanakan tahapan pemilu. Dia menyebut proses pemilu di Parepare berjalan dengan kondusif Terkait pilkada,

Pejabat Kemendagri ini membeberkan telah menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada.

“Pemkot telah mengalokasikan anggaran KPU sekitar Rp19 miliar, Bawaslu sekitar Rp5 miliar, dan TNI Polri sekitar Rp4,7 miliar,” beber Akbar Ali. (*)