Pemkab Lutra dan Bappenas Bahas Strategi Atasi Kerusakan Daerah Aliran Sungai
LINISULSEL.COM, LUWU UTARA – Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara dihadapkan pada tantangan besar, yaitu ancaman banjir dan longsor yang sering terjadi.
Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi penyebab utama masalah ini.
Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan strategi penanganan DAS secara komprehensif di Aula Wakil Bupati, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan yang bertajuk “Rapat Koordinasi Strategi Penanganan Kondisi DAS di Luwu Utara ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai daring maupun luring, ada kementerian, staf khusus Presiden, Bappenas dan Pemerintah Daerah.
Kepala Balai Pengelolaan Jeneberang Saddang, Abdul Aziz menyampaikan tujuan kegiatan tersebut yakni untuk menyamakan persepsi dalam mengatasi kondisi sungai yang menyebabkan banjir dan mengidentifikasi prioritas strategi penanganan, serta merumuskan komitmen dan langkah-langkah strategis yang akan diambil ke depannya.
Sementara itu Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim menyampaikan apresiasi atas kehadiran kementerian dan tim Bappenas.
“Ini adalah kegiatan yang sangat penting bagi Luwu Utara. Kami berterima kasih atas waktu yang diluangkan untuk berkunjung ke sini. Semoga kita bisa merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang terjadi di daerah kami,” ujar Andi Rahim.
Bupati juga menekankan bahwa kewenangan Pemda dalam menangani masalah ini terbatas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami memerlukan dukungan dan kebijakan dari pusat agar masalah ini dapat terselesaikan secara efektif,” tambahnya.
Luwu Utara memiliki nilai ekologis dan potensi hutan yang tinggi. Sektor pertanian menyumbang 52% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menjadikan Luwu Utara sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan. Namun, kondisi DAS yang rusak menghambat potensi ini.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Andi Rahim menyebutkan perlunya pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media.
Sinergitas ini diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan, termasuk memperkuat struktur sungai dan menyusun desain pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini, Dirjen pengelolaan Daerah Aliran Sungai rahabilitasi hutan Kementerian Kehutanan RI Perencanaan, Dyah Murtiningsih, turut memberikan pemaparan.
“Kami berharap dapat menyatukan semangat dan membantu Pemda Luwu Utara menyelesaikan masalah ini. Kebijakan dari pusat diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya nilai ekonomi, dan mendukung program prioritas Presiden terkait ketahanan pangan,” jelas Dyah.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk membangun Luwu Utara secara kolektif, memastikan bahwa statusnya sebagai lumbung pangan tetap terjaga, dan pada saat yang sama, melindungi lingkungan dari ancaman bencana alam. (*)
