Pimpin Rakor Pengelolaan Dana BKK Pemerintah Desa, Bupati Lutim Ingatkan Soal Transparansi

LINISULSEL.COM, LUWU TIMUR – Bupati Luwu Timur, H. Budiman memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Desa Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), di Aula Kantor DPMD, Rabu (21/12/2022).

Dihadapan seluruh Kepala Desa, Bupati menyampaikan bahwa, rakor yang digelar ini merupakan forum penting untuk melihat sejauh mana kinerja pelaksanaan anggaran BKK berjalan sekaligus sebagai langkah antisipasi guna meminimalisir potensi permasalahan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Saat ini batas akhir waktu pelaksanaan kegiatan untuk tahun ini semakin dekat. Karena itu, sangat penting menggelar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa,” tegas Bupati.

Rapat evaluasi yang juga menghadirkan Tim Verifikasi Dana Desa, Bupati juga menyampaikan bahwa dana BKK yang dikucurkan oleh Pemda Luwu Timur untuk para desa, selain melaksanakan bedah rumah, membuat plat duicker, membuat drainase, membuat lampu jalan agar terang, melakukan pengerasan jalan, merehab bangunan PAUD atau TK, membayar insentif petugas keagamaan, sampai melaksanakan bimtek untuk para aparat desa dan PKK desa.

Kedepan untuk tahun 2023 dana BKK dapat juga digunakan pemdes untuk membangun/merehab kantor namun dengan batas maksimal 20% termasuk membeli lahan maksimal 10% dari anggaran tersebut.

Bupati juga berharap agar setiap desa mempunyai inovasi atau ada hal yang unggul yang bisa dilakukan disetiap desa.

“Bayangkan kalau 125 kepala desa plus 3 kelurahan mempunyai inovasi, maka ada 128 inovasi yang akan tercipta di Kabupaten Luwu Timur,” tuturnya.

Dan yang paling penting diingatkan oleh Bupati yakni agar seluruh kepala desa menerapkan pengelolaan Dana BKK secara transparan.

Menurutnya, kalau pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan bisa memberikan dampak yang baik, terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat bisa terealisasi.

“Harapan saya, pengelolaan BKK ini dibuatkan laporan, kalau perlu di tandai dengan visual, biar masyarakat tahu bahwa dana BKK yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya,” pesan Bupati.

“Mudah mudahan dengan adanya dana BKK yang beredar di desa ada percepatan pembangunan dan ini harapan kita semua,” tandas Budiman.

Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum dan Kesra, Aini Endis Anrika, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Dr. Ramadhan Pirade, dan Kepala Dinas PMD, Halsen. (*)