Program Prioritas Gubernur Sulsel, Layanan Seaplane Segera Mulai Tahap Pertama di CPI Makassar
LINISULSEL.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengakselerasi program transportasi terpadu dengan menghadirkan layanan pesawat terbang air atau seaplane.
Program ini menjadi salah satu prioritas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam menunjang inisiatif Sulsel Terkoneksi, khususnya untuk wilayah kepulauan.
Langkah tersebut selaras dengan kondisi geografis Sulawesi yang memiliki banyak pulau dan garis pantai yang luas.
Seaplane atau pesawat amfibi merupakan moda transportasi yang dapat lepas landas dan mendarat di atas air.
Teknologi ini telah digunakan sejak awal abad ke-20 untuk berbagai kebutuhan, mulai dari patroli militer, penyelamatan, hingga wisata.
Sebagai tindak lanjut percepatan program ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman didampingi Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo menerima audiensi Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Capt. Daniel Dewantoro Rumani di Ruang Rapat Sekda, Selasa 6 Mei 2025
“Program seaplane ini menjadi salah satu fokus prioritas Bapak Gubernur untuk menghadirkan kemudahan layanan transportasi, khususnya di kepulauan,” ujar Jufri Rahman.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Erwin Terwo, mengatakan bahwa kunjungan Direktur Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan Menteri Perhubungan.
“Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Sulawesi Selatan untuk melihat lokasi yang paling tepat bagi pendaratan seaplane,” katanya.
Salah satu lokasi yang akan digunakan untuk pendaratan adalah Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.
“Alhamdulillah, hasil kunjungan kemarin menunjukkan secara teknis bahwa CPI sangat layak. Selain Makassar, beberapa daerah lain juga masuk dalam daftar lokasi pendaratan, seperti Parepare, Palopo, Bone, Selayar, Takabonerate, dan lainnya,” sebutnya.
Kehadiran seaplane diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terutama di wilayah kepulauan. Selain itu, moda transportasi ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan destinasi wisata serta mengantisipasi berbagai permasalahan sosial dan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.
Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Capt. Daniel Dewantoro Rumani, menyampaikan bahwa pihaknya berperan sebagai konsultan dalam survei kesiapan pengoperasian seaplane.
“Kami telah melakukan koordinasi dan survei, karena ada beberapa stakeholder yang harus diajak berkoordinasi. Kami sudah mendapatkan kepastian bahwa lokasi tersebut cocok, dan kami akan segera memulai tahap pertama di CPI,” katanya.
Menurutnya, kehadiran seaplane tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan, tetapi juga membuka potensi ekonomi daerah.
“Ini tidak hanya membantu meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga mendukung ekonomi nasional. Di sini menjadi bencmark (patokan). Kami berharap, inisiatif dari Pak Gubernur ini bisa menjadi yang pertama dan proyek percontohan, yang nantinya akan diikuti oleh daerah lain,” jelasnya.
Dia juga mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel yang dinilai sebagai terobosan luar biasa.
“Indonesia adalah negara kepulauan. Jika kita punya visi besar, mengapa tidak membangun seribu waterbase di Indonesia? Contohnya seperti Maldives, yang konektivitasnya bergantung pada sistem waterbase,” imbuhnya.
Sistem waterbase merupakan infrastruktur yang menggabungkan konsep bandar udara dan pelabuhan laut untuk mendukung transportasi berbasis perairan. Waterbase biasanya digunakan untuk seaplane yang dapat lepas landas dan mendarat di air, sehingga memungkinkan konektivitas antar pulau tanpa memerlukan landasan pacu konvensional. Sistem ini bisa lebih hemat lahan dan biaya dibandingkan dengan bandara darat, serta berperan penting dalam wilayah dengan banyak perairan.
Adapun, sebagai bagian dari persiapan sumber daya manusia, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi akan terlibat dalam pengembangannya. (*)
