Rakor TPPS, Ini Strategi dan Target FKJ di 2024 mulai Gerakan Makan Daun Kelor untuk Ibu Hamil Hingga 0% Kasus Stunting

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo H. Farid Kasim Judas, SH., M. Si saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Palopo Tahun 2023 Ruang Pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo, Rabu 5 April 2023.

LINISULSEL.COM, PALOPO – Mewakili Wali Kota Palopo, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo H. Farid Kasim Judas, SH., M. Si, MH menyampaikan bahwa pemerintah memiliki target nasional termasuk kota palopo dimana target kita sebisa mungkin 14% di tahun 2023 ini dan di 2024 itu sudah 0%.

Hal tersebut di sampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Palopo Tahun 2023.

Rakot tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd yang digelar di Ruang Pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo, Rabu 5 April 2023.

FKJ sapaan Farid Kasim Judas, akan melakukan beberapa strategi dan edukasi kedepannya.

“Setelah lebaran Idul Fitri 1444H, kita akan kumpul seluruh stakeholder kita akan membuat gerakan makan daun kelor untuk ibu hamil,” katanya.

Menurut FKJ, ada edukasi kepada ibu hamil bahwa ternyata daun kelor menjadi salah satu sumber vitamin yang mudah di dapatkan.

“Kedepan kita harus menjaga posisi kita yang paling penting di jaga disini adalah jangan sampai terjadi stunting yang baru dan akan ditindaklanjuti di pertemuan selanjutnya intinya kota palopo tidak boleh ada kasus stunting yang baru,” tambahnya.

FKJ menambahkan, dalam tiga bulan terakhir kita melakukan evaluasi dan monitoring pemeriksaan kembali dengan tim kerja dari Dinas Kesehatan bekerja secara terpadu dan capaiannya cukup baik.

“Kasus Stunting di kota palopo ada penurunan 4,7% tentu ini tidak lepas dari semua pihak TNI/Polri dengan adanya kolaborasi melakukan upaya intervensi penurunan dan pencegahan stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Prov Sulsel Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd menyampaikan bahwa dari 24 kabupaten/kota itu tidak sama dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Masing-masing diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan penurunan stunting sehingga apapun yang ingin dikembangkan boleh saja.

“Khusus di kota Palopo tentu sudah banyak inovasi yang telah dilakukan, di sulsel sendiri ada 12 kabupaten yang naik dan ada 11 yang turun dan ada satu yang sama,” katanya.

Lanjutnya, dari 11 kabupaten yang turun ada Kota Palopo dan ini sangat luar biasa target untuk ditingkat nasional itu seputar tiga, tapi Kota Palopo mampu menurunkan 4,7%.

“Ini luar biasa dan satu-satunya di Luwu Raya yang angka penurunan stuntingnya itu menurun yang lain itu semuanya naik,” tambahnya.

“Jika kota palopo tidak menurunkan 4,7% tentu sulsel tidak akan turun dan salah satu yang berkontribusi adalah kota palopo,” tandas Hj. Andi Ritamariani.

Rakor tersebut dirangkaikan Penandatanganan MoU antara Universitas Muhammadiyah Palopo dengan Dinas PP&KB tentang kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov Sulsel Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd.

Turut dihadiri Unsur Forkopimda, Plt. Kadis Kesehatan Kota Palopo dr. H. Nasaruddin Nawir, Sp.,OG (K)., MARS, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Palopo serta Camat dan Lurah. (*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup