LINISULSEL.COM, LUWU TIMUR – Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah/RKPD tahun 2023, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri Suli mewakili Bupati Luwu Timur (Lutim) didampingi Kepala Bapelitbangda, Dohri As’ari, menghadiri Rapat Forum Lintas Perangkat Daerah, dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur Daerah dan Pemenuhan Layanan Dasar” yang bertempat di Hotel I Lagaligo, Kecamatan Malili, Rabu (09/03/2022).
Penyusunan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu serta tantangan pembangunan daerah pada tahun 2023.
Penyempurnaan rancangan RKPD nantinya akan menjadi bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang kabupaten yang akan diagendakan pekan depan.
Rapat Forum Lintas Perangkat Daerah turut dihadiri oleh Asisten III, Nursih Hariani, Sekretaris DPRD, Aswan Asis, para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Direktur Rumah Sakit I Lagaligo, dr. Benny dan para camat Se-Kabupaten Lutim.
Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan data RKP tahun 2023, arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2023 antara lain mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan.
Mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
“Hendaknya arah kebijakan nasional tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam mensinkronkan prioritas-prioritas daerah agar bisa berjalan dengan arah pembangunan nasional,” harap Bahri Suli.
Lebih lanjut Sekda mengatakan bahwa pandemi Covid-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun ini.
“Tentunya perencanaan anggaran pembangunan tahun 2023 tidak akan terlepas dari program prioritas nasional dalam rangka proses pemulihan pembangunan daerah, guna mengatasi dampak pandemi Covid-19 khususnya di sektor kesehatan dan perlindungan sosial,” kata Bahri Suli.
Terakhir, Bahri Suli mengingatkan kepada para OPD terkhusus kepala OPD untuk proaktif dan bertanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah serta mengedepankan efektifitas dan efesiensi dalam penyusunan program dan kegiatan, maupun dalam meningkatkan target pendapatan asli daerah berdasarkan pada kewenagan disetiap perangkat daerah. (*)
