Usai Rakornas Penanggulangan Bencana, Bupati Luwu Instruksikan BPBD serta PUPR dan Perkim Lakukan ini

LINISULSEL.COM, JAKARTA – Bupati Luwu, Dr Drs H Basmin Mattayang, MPd bersama Kepala BPBD, Drs Alamsyah beserta jajarannya menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Arena Jakarta Internasional Expo, Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023)

Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo ini digelar dalam rangka penguatan koordinasi penanggulangan bencana dengan tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia perlu mengantisipasi perubahan iklim, meningkatkan edukasi kesiapsiagaan dan peringatan dini kepada masyarakat serta menyederhanakan regulasi penanggulangan bencana sehingga respon cepat pemerintah terhadap bencana dapat terlaksana dengan tepat.

“Pemerintah Daerah dan BPBD merupakan ujung tombak penanggulangan bencana di daerah, sehingga dukungan perlu terus diberikan kepada otoritas daerah agar langkah-langkah kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dpt dilakukan secara masif”, kata Jokowi

Sementara itu, usai mengikuti Rakornas Penanggulangan Bencana, Bupati Luwu instruksikan BPBD mengupayakan dan menindaklanjuti arahan Presiden RI utamanya pada Tahap pra bencana yang harus menjadi perhatian serius didaerah dalam rangka mitigasi bencana.

“Untuk itu, BPBD segera lakukan mitigasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang potensi bencana”, kata H Basmin Mattayang

Selain edukasi BPBD juga diharapkan dapat memberikan pelatihan serta simulasi yang bertujuan untuk pengurangan risiko bencana.

Bupati juga menyarankan perlunya ada koordinasi dengan pihak PUPR dan Perkim terkait penataan ruang dan konstruksi bangunan.

“Belajar dari kejadian gempa bumi yang terjadi selama ini dibeberaoa daerah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh reruntuhan bangunan yang tidak kokoh, ditambah lagi lokasi bangunan yang rawan gempa sehingga ini semua harus difikirkan faktor keselamatan dan keamanan konstruksi. Hal ini harus menjadi perhatian terutama dalam memberikan izin mendirikan bangunan”, jelasnya

Bupati berharap baik pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi dan lembaga terkait perlu meningkatkan sinergitas agar penanganan bencana dapat secepat mungkin bisa dilakukan sehingga masyarakat yang terdampak tidak lama menunggu bantuan tiba. (*)