Akademisi Unhas Dr Sakka Pati Mewacana Di Poling Pilkada Soppeng

LINISULSEL.COM, SOPPENG – Beberapa hari ini beredar Poling Pilkada Kabupaten Soppeng diberbagai kanal media online dan website atau situs penyedia polling atau jajak pendapat dan survey sederhana bagi semua orang.

Salah satu nya Pollingkita.com. Poling dengan pertanyaan, Siapakah pilihan Anda untuk menjadi Bupati Soppeng? menjadi perbincangan dikalangan Politisi dan Tokoh Soppeng.

Poling ini menampilkan 17 nama Tokoh berjuluk Kota Kalong ini sudah dipoling lebih dari 1000 orang.

Adapun nama-nama yang Linisulsel.com rangkum mulai urutan pertama hingga urutan ke empat antara lain.

Poling urutan pertama yaitu Ketua DPRD Soppeng, H Syahruddin M Adam dengan 221 suara atau 19.0%. Uratan kedua disusul oleh Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle dengan 190 suara atau 16.3 %, sedangkan di urutan ke tiga ditempati politisi partai NasDem Soppeng, Andi Zulkarnaen Soetomo dengan 121 suara atau 10.4 %.

Kemudian, poling urutan keempat ditempatin salah satu Tokoh perempuan asal kabupaten Soppeng yang banyak berkiprah ditingkat provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Sakka Pati, S.H., M.H dengan 111 suara atau 9.5%.

Sakka Pati yang dikenal sebagai akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) dan aktif diberbagai kegiatan sosial, pemerintahan, demokrasi dan politik saat dimintai tanggapan tentang beredarnya poling tersebut mengaku kaget.

“Saya kaget tiba-tiba dikirimkan link polingnya oleh teman dan ada nama saya disitu,” tutur Presidium JaDI Sulawesi Selatan tersebut dalam keterangannya, Senin (27/12/2021).

Saat ditanya apakah memiliki keinginan maju sebagai kepala daerah di kampung halamannya tersebut?

Sakka Pati menanggapinya secara santai dan mengucapkan terimakasih atas apresiasi tersebut.

“Saya mengucapkan banyak terimakasih, semoga kedepan bisa melakukan sesuatu yang berdampak luas terhadap masyarakat Soppeng, tapi untuk memutuskan maju atau tidak, saya pikir masih jauh untuk memikirkan hal tersebut,” tutup Alumni SMA Negeri 1 Soppeng ini.

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 di Indonesia memang sudah menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat terutama para penggiat demokrasi dan politik. (*)