Bupati Lutim Bersama Kajari dan Wakapolres Ikuti Rakor Inspektur Daerah Secara Virtual

Bupati Luwu Timur, H. Budiman bersama Kajari Lutim, Muhammad Zubair, Wakapolres Lutim, Kompol Syamsul, Sekretaris Inspektur Lutim dan para Irban, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah seluruh Indonesia Tahun 2023.

LINISULSEL.COM, LUWU TIMUR – Bupati Luwu Timur, H. Budiman bersama Kajari Lutim, Muhammad Zubair, Wakapolres Lutim, Kompol Syamsul, Sekretaris Inspektur Lutim dan para Irban, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah seluruh Indonesia Tahun 2023, di ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Rabu (25/01/2023).

Rakor ini sekaligus dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya saat membuka rakor mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus tetap di jaga ditengah situasi global yang tidak menentu.

“Kita termasuk bagus karena pertumbuhan ekonomi kita 5,72%, diatas 5% itu ialah suatu hal yang luar biasa ditengah ketidakpastian global. Inflasi juga masih terjaga di angka 5,51%, dan ini juga masih sangat bagus. Artinya, kenaikan harga barang dan jasa masih minim dan tidak begitu berdampak luas di masyarakat,” ungkap Tito Karnavian.

“Kami mohon kepala-kepala daerah agar betul-betul memanfaatkan APIP ini, karena kalau APIP nya kuat, tentu kepala daerah juga akan aman,” tuturnya.

Terakhir, Mantan Kapolri ini memohon kepada bapak Jaksa Agung dan bapak Kapolri, Kabareskrim dan seluruh jajaran Polri agar pimpinan daerah ini diberikan pendampingan sesuai arahan bapak Presiden, mengedepankan pendampingan, penegakan hukum sebagai upaya terakhir Ultimum Remedium.

“Mohon bantuan pak Jaksa Agung dan jajaran, pak Kapolri dan jajaran, pak Direktur Tipikor, untuk bisa teman-teman di daerah diberikan pendampingan, memberikan kenyamanan kepada kepala daerah untuk bisa mengeksekusi dan membelanjakan APBD yang ada,” jelas Mendagri Tito Karnavian. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup