Pj Wali Kota Palopo Ikut Rakor Bersama Kemendagri, Bahas Pengendalian Inflasi Daerah 2024

Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah, Senin (12/2/2024)

LINISULSEL.COM, PALOPO – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Asrul Sani mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah 2024 melalui zoom meeting yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang kerja Wali Kota Palopo, Senin (12/2/2024).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan atensi khusus terkait inflasi. Dikarenakan, saat ini pesta demokrasi akan dilaksanakan dan itu akan memberikan pengaruh tersendiri.

“Kita tetap harus memberikan atensi khusus kepada inflasi ini. Sebab kita tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan terjadi kenaikan permintaan atau tidak. Karena hal itu bisa berpengaruh pada kecukupan supply,” kata Tito Karnavian.

Tito menambahkan, beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data inflasi bulan Januari tahun 2024 dengan angka 2.57 persen yang menunjukkan hasil yang baik.

“Angka ini menurun dari bulan Desember 2023 yang secara Year on Year di mana sebelumnya berada di angka 2.61 persen. Hal ini menunjukkan trend yang baik. Kita berharap ini minimal bisa dipertahankan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan, target dari presiden yang dijalankan oleh tim pengendali inflasi pusat menginginkan, agar di tahun 2024 ini inflasi bisa berada di angka 1.5 persen atau tertinggi di angka 3.5 persen,” katanya.

Lebih jauh, Tito juga mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah karena telah berhasil menurunkan angka inflasi dari Desember 2023 hingga Januari 2024 sebesar 0.4 persen.

“Hal ini sesuai prediksi kita. Dikarenakan di bulan Desember hingga awal Januari ada event besar seperti libur Natal dan tahun baru yang cukup panjang, jadi tentu akan berimbas pada beberapa sektor,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Tito juga meminta kepada kepala daerah untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana kepada pihak KPU utamanya yang belum memiliki gudang untuk menyimpan logistik pemilu.

“Kami minta kepada kepala daerah agar membantu KPU dalam hal mempersiapkan gudang tempat logistik, utamanya yang ada di daerah-daerah. Jangan sampai hal ini kemudian jadi penghambat jalannya atau lancarnya pemilu,” imbaunya.

Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS RI, Dr. Windhiarso Ponco Adi Putranto, mengatakan, antisipasi terhadap kenaikan inflasi harus terus dilakukan mengingat akan ada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan bulan ini.

“Kenaikan inflasi ini harus memang menjadi fokus kita. Namun demikian, hal itu semua tergantung dengan kesiapan kita dalam menghadapi setiap event yang ada,” kata Windhiarso Ponco.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari, memaparkan upaya Bulog dalam stabilisasi harga bahan pangan.

“Saat ini kami dari Bulog sudah melakukan penyebaran stok beras ke seluruh gudang Bulog yang ada di Indonesia. Kami berharap penyebarannya segera sampai kepada mereka yang membutuhkan di daerah-daerah,” jelasnya.

Namun demikian, kata epi, untuk bantuan pangan untuk sementara dihentikan dulu, hal ini merujuk dari instruksi dari pimpinan dan akan dilanjutkan lagi setelah pemilu selesai.

“Kita akan kembali menyalurkan bantuan pangan kita pada tanggal 15 Februari mendatang atau setelah selesai pemilu. Jadi mulai tanggal 8 Februari kita akan setop sementara,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota Palopo dalam kegiatan rakor ini yakni, perangkat daerah terkait dari Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis Perdagangan, dan unsur forkopimda. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here