Susun RPJMD Parepare 2025-2029, Bappeda Minta Masukan Lewat Online

FGD penyusunan rancangan teknokratik RPJMD di Ruang Data Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (27/6/2024),

LINISULSEL.COM, PAREPARE – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare menjaring dan mengidentifikasi permasalahan serta potensi isu aktual terkait pembangunan jangka menengah di Parepare.

Penjaringan isu ini dalam rangka penyusunan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare 2025-2029.

Selain menjaring masukan secara langsung melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang para pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat, Pemkot juga meminta masukan melalui online.

Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun dalam FGD penyusunan rancangan teknokratik RPJMD di Ruang Data Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (27/6/2024), mengatakan, penyusunan rancangan teknokratik ini merupakan rancangan awal sebelum masuk visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare terpilih periode 2024-2029.

“Jadi penyusunan ini untuk mempertemukan apa keinginan Wali Kota terpilih nanti dengan rancangan teknokratik. Supaya jangan ada janji politik yang tidak konek dengan apa yang disusun. Dan semua janji politik bisa searah dengan RPJMD,” kata Zulkarnaen.

FGD dihadiri para pejabat dan jajaran SKPD lingkup Pemkot Parepare, para pemangku kepentingan dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya, Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Parepare, H Bakhtiar Syarifuddin (HBS), Ketua MPC Pemuda Pancasila Parepare sekaligus Ketua KONI Parepare, Fadly Agus Mante, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Parepare, H Zainal Arifin, dan elemen masyarakat lainnya.

Ada berbagai masukan yang mencuat dalam FGD. Di antaranya dari Ketua FKH Bakhtiar Syarifuddin yang mengingatkan tentang potensi krisis transportasi di Parepare.

“Parepare ini kekurangan jalan, sementara kendaraan terus bertambah. Nanti Parepare jadi kota parkir, bagaimana investor mau masuk kalau krisis transportasi darat di Parepare,” ingat HBS, akronimnya.

HBS mengasumsikan berapa banyak jumlah kendaraan dalam kota, ditambah kendaraan yang melintas, apakah itu cukup dengan terbatasnya jalan.

“Perlu penambahan jalan, kalau perlu pembangunan akses jalan. Karena kita kekurangan jalan, sementara kendaraan terus bertambah,” ulas HBS.

Hal lain yang diingatkan HBS adalah kondisi Sungai Karajae, yang saat ini menjadi sumber air utama Parepare, namun jika tidak diperhatikan beberapa tahun ke depan bisa menjadi sumber air mata.

HBS menilai kondisi alam yang sulit diprediksi bisa saja akan membuat Parepare kesulitan air bersih dalam 3 atau 4 tahun ke depan jika sungai atau Salo Karajae tidak diperhatikan.

“Lihat Sungai Jawi Jawi, 10 tahun yang lalu masih ada air, sekarang sudah mengering. Nanti airnya melimpah kalau ada air bah,” ungkap HBS.

Hal lain diingatkan HBS adalah soal lingkungan yakni timbulan sampah plastik yang tidak bisa dikendalikan. Padahal sudah ada Perda yang mengatur tentang timbulan sampah plastik, paling tidak diimplementasikan untuk pengendalian sampah plastik khususnya di sepanjang teluk Parepare.

Perlindungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) juga diminta oleh HBS untuk menjadi perhatian. Pemenuhan ruang terbuka hijau 30 persen di Parepare mutlak harus dipenuhi.

Sementara Ketua KONI Fadly Agus Mante mengusulkan tentang Perda Keolahragaan, serta penetapan lokasi sport center.

Fadly juga memberi masukan terkait jalur transportasi, khususnya akses truk ke dalam kota dan pelabuhan.

“Bongkar muat truk di pelabuhan itu perlu dipikirkan akses jalannya. Kemudian kelas jalan harus diklasifikasikan di Parepare,” imbuh Fadly.

Mantan anggota DPRD Parepare ini juga mengusulkan untuk optimalkan sistem digitalisasi dalam penyebarluasan Perda, agar tersosialisasi dengan masif ke seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, Sriyanti Ambar memberi masukan tentang masalah ketimpangan gender, perlunya Perda tentang pencegahan kekerasan seksual, termasuk masalah kesiapsiagaan bencana.

“Perlu perhatian SKPD terkait untuk maping kesiapsiagaan bencana, mulai dari kesiapan SDM, sarana prasarana, hingga kebutuhan korban terdampak khususnya dari kalangan difabel, perempuan, dan lansia,” pinta Sriyanti.

Pemkot Parepare juga meminta partisipasi masyarakat secara luas untuk memberikan masukan terkait dengan isu/permasalahan pembangunan Parepare lima tahun ke depan sebagai bahan penyusunan dokumen Teknokratik RPJMD 2025-2029, yang dapat dilakukan secara online melalui link https://bit.lybh/identifikasiisu_parepare. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here