Tim TPPS Lutim Hadiri Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Luwu Timur menghadiri Pembukaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Panakukang Makassar, Kamis (30/5/2024).

LINISULSEL.COM, MAKASSAR – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Luwu Timur menghadiri Pembukaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Panakukang Makassar, Kamis (30/5/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Provinsi Sulsel, H. Abdul Malik Faisal, Bupati/Wali kota se-Sulsel, Forkopimda Sulsel, TPPS Provinsi Sulsel dan TPPS Kabupaten/kota se-Sulsel.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Provinsi Sulsel, H. Abdul Malik Faisal mengatakan menurut data survei kesehatan indonesia tahun 2023 angka prevalensi stunting di provinsi Sulsel masih berada di tingkat yang cukup tinggi yakni sebesar 27,4% dibandingkan tahun 2022 sebesar 27,2% mengalami kenaikan 0,02%.

“Hal ini tentu menjadi perhatian yang serius untuk kita semua, oleh karena itu diperlukan upaya yang komprehensif, terkoordinasi dan berkelanjutan untuk menurunkan angka stunting di provinsi kita,” ungkap H. Abdul Malik Faisal .

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa upaya ini tidak bisa hanya dilakukan satu pihak melainkan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun lembaga swadaya masyarakat.

“Peraturan presiden RI nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting mengamanahkan kepada kita semua untuk melaksanakan koordinasi dan konvergensi dalam mempercepat penurunan stunting di seluruh wilayah indonesia termasuk provinsi Sulawesi Selatan,” terang Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Provinsi Sulsel.

Oleh karena itu, Staf Ahli Bidang Hukum Provinsi Sulsel mengatakan terdapat 8 aksi integrasi konvergensi stunting yang harus dilaksanakan antara lain; analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi terkait percepatan penurunan stunting, pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting dan review kinerja tahunan.

“Saya yakin selama ini pemerintah daerah terus mengupayakan percepatan penurunan stunting di wilayahnya masing-masing. Terima kasih dan apresiasi atas kerja kerasnya, namun kita tidak boleh kendor dalam menyuarakan untuk terus berupaya menurunkan angka stunting 14% pada tahun ini dan diharapkan terus dapat diturunkan di tahun-tahun yang akan datang,” harapnya. (*)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here