Kementrian PUPR Akan Bangun 5 Tempat Pengelolaan Sampah 3R di Lutra

LINISULSEL.COM, LUWU UTARA – Kementrian PUPR kembali akan membangun sebanyak 5 Unit sarana Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Reycle (TPS-3R) yang tersebar di 5 Desa yang ada di kabupaten Luwu Utara.

Hal itu dipastikan usai tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW Sulsel) melaksanakan pertemuan bersama dengan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani di ruang kerjanya, Senin (18/9/2023).

Suarsono salah satu perwakilan dari BPPW Sulsel menuturkan bahwa kunjungan mereka ke Luwu utara sebagai pelaporan akan berjalannya pembangunan Sarana Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Reycle (TPS-3R).

“Untuk tahap 3 di tahun ini, Pemkab Luwu Utara mendapatkan Program pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Reycle (TPS-3R) di 5 titik setelah sebelumnya telah terbangun di 4 titik, dananya bersumber dari pemerintah pusat melalui Dana Aspirasi Anggota DPR-RI Fraksi Golkar, Muh Fauzi,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia meminta dukungan pemerintah kabupaten utamanya dalam proses kejelasan kepemilikan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan.

“Kami berharap pelaksanaan pembangunan ini dapat berjalan lancar, dan mendapat dukungan dari pemda terkait administrasi kepemilikan lahan, kita tidak ingin di dalam perjalannya nanti ada masalah yang timbul,” pintanya.

Senada dengan hal itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyatakan bahwa soal dukungan kepada program, tentu Pemkab Luwu Utara sangat siap.

“Tak perlu ragu terkait dukungan pemkab terhadap kelancaran pelaksanaan program ini, segera kami akan selesaikan apa yang menjadi ke khawatiran mendasar terkait lahan lokasi pembangunan,” tegasnya.
Indah yang merupakan Isteri dari Anggota DPR-RI Fraksi Golkar Muh Fauzi tersebut berpesan kepada kepala desa yang mendapat program ini agar kehadiran TPS-3R dapat di manfaatkan sebaik-baiknya.

“Yang paling penting adalah outputnya bukan hanya outcomenya. Bagaimana bangunan itu hadir untuk di manfaatkan tidak mandek menjadi hal yang tidak di gunakan, serta pastikan kelompok pengelolanya agar ini terus berjalan dan juga selalu beri pemahaman kepada masyarakat di sekitar untuk menggunakannya,” titipnya kepada para kepala desa penerima manfaat. (*)