Pemkot Parepare Ciptakan Kolaborasi Terintegrasi Pembinaan Sekolah Ramah Rumah Ibadah Anak

Tim Monitoring dan Pembinaan Sekolah Ramah anak Pemkot Parepare melakukan kunjungan. Jumat (22/9/2023)

LINISULSEL.COM, PAREPARE – Tim Monitoring dan Pembinaan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) Pemkot Kota Parepare melakukan kunjungan hari kedua, Jumat (22/9/2023), di tiga sekolah.

Ketiga sekolah yang dikunjungi semuanya di wilayah Kecamatan Bacukiki, yakni SDN 42 Parepare, SMPN 6 Parepare, dan MAN 1 Parepare.

Tim yang dikoordinir Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede AlamsyahWakkang mewakili Plt Kepala Bappeda selaku Ketua Gugus Tugas KLA Parepare, Zulkarnaen Nasrun kembali memberikan berbagai masukan, catatan, dan koreksi positif pada setiap sekolah yang dikunjungi.

“Kota Parepare yang pertama di Sulawesi Selatan melakukan monitoring dan pembinaan Sekolah Ramah Anak dan Rumah Ibadah Ramah Anak, secara kolaboratif dan terintegratif seperti ini. Hal ini diakui sendiri oleh DP3A Provinsi, bahkan mereka memberikan jempol untuk Parepare. Parepare memulainya sejak tahun lalu, sementara daerah lain mungkin baru melakukan tahun ini,” ungkap Dede di sela kunjungan.

Dalam kunjungan ini setiap SKPD teknis anggota tim monitoring memberikan berbagai masukan untuk penguatan menuju Sekolah Ramah Anak.

Dinas P3A menyarankan perlunya ada alat peraga berupa papan spanduk atau sejenisnya untuk mensosialisasikan Sekolah Ramah Anak, edukasi cegah kekerasan anak, dan setop perundungan (stop bullying) di lingkungan sekolah.

Dinas Capil dan Kependudukan siap membantu anak yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dengan memfasilitasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dinas Kesehatan memberi masukan tentang pentingnya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, UKS dan toilet yang representatif, kantin dan jajanan sehat, kualitas air, sarana cuci tangan sesuai standar hingga tablet penambah darah untuk remaja.

Dinas Lingkungan Hidup memberi masukan tentang penghijauan, tempat sampah terpilah, hingga masalah kebersihan di lingkungan sekolah.

Dinas Sosial lebih mengarahkan ke Dapodik, bantuan dan fasilitasi siswa tidak mampu, hingga sarana bagi disabilitas di sekolah.

Dinas Perpustakaan menyarankan untuk menciptakan perpustakaan representatif sesuai standar agar membuat siswa gemar membaca di perpustakaan sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberi masukan tentang masalah administrasi dan komitmen tertulis tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Dinas Ketahanan Pangan memberi masukan perlunya tanaman toga maupun tanaman lainnya di sekolah, termasuk jajanan di kantin sekolah sebaiknya ada buah dan makanan bergizi lainnya.

BPBD memberi masukan tentang pentingnya sosialisasi mitigasi bencana di sekolah. Bagian Kesra bersama Kementerian Agama menyarankan musala sekolah yang representatif, dan aktifkan kegiatan keagamaan di sekolah. Termasuk Bagian Kesra menggagas inovasi pembagian sajadah ke sekolah-sekolah yang didonasikan dari setiap SKPD. Serta beberapa SKPD teknis lainnya memberikan masukan dan kontribusi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di sekolah.

Perwakilan HIPMI Pare bersama Forum Anak dan Forum Generasi Berencana (Forgen), turut memberi masukan agar Forum Anak dan Forgen bisa lebih dimaksimalkan di sekolah. Termasuk lebih mengaktifkan PIK Remaja di sekolah.

Sementara Nilawati Andi Ridha dari NGO, People Care memberi masukan konstruktif dan korektif bagaimana sekolah berbenah menuju Sekolah Ramah Anak.

Dede mengemukakan, Monev secara kolaboratif dan terintegratif ini sekaligus menjadi upaya pembenahan serius agar ke depannya Parepare bisa menjadi Kota Layak Anak predikat Utama setelah tiga tahun berturut-turut berada pada predikat Nindya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup